Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju di Istana Negara. Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal yang dihadiri semua ketum parpol kecuali Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
Salah satu hasil pertemuan antara Prabowo dan Parpol tersebut adalah adanya kesepakatan dan harapan agar pertemuan tersebut dijadikan agenda rutin yang berlangsung setiap pekan pada hari Jumat untuk membuka ruang konsultasi bagi para elit.
Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing menilai rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menggelar pertemuan rutin dengan pimpinan partai politik koalisi menjadi sinyal bahwa Prabowo belum memiliki optimisme dan kepercayaan terhadap keharmonisan di dalam koalisinya. Hal ini juga disinyalir sebagai tanda bahwa Prabowo belum selesai dengan konsolidasi politik untuk mengamankan dinamika politik saat ini.
“Artinya kepercayaan Prabowo kepada partai politik pendukungnya belum sepenuhnya terbangun, begitupun mungkin sebaliknya para partai politik belum sepenuhnya bisa setia. Kalau kepercayaan itu sudah artinya tidak perlu melakukan pertemuan rutin seminggu sekali, saya kira 6 bulan sekali atau setahun sekali itu cukup,” katanya kepada Media Indonesia di Jakarta pada Minggu (3/10).
Emrus mengatakan bahwa secara praktikal, iklim politik di Indonesia berjalan sangat cair sehingga tidak ada jaminan bahwa koalisi partai politik yang tergabung dalam KIM Plus akan berjalan harmonis.
“Faktanya memang koalisi pemerintahan sering kali sulit menjadi kompak karena ada berbagai macam kepentingan yang harus dicapai oleh masing-masing partai. Maka pertemuan yang diinisiasi tersebut bisa jadi merupakan salah satu cara Prabowo untuk memperkuat kepercayaan satu sama lain,” jelasnya.
Emrus juga menilai bahwa sebagai seorang Presiden, Prabowo seharusnya tak mencampuri urusan pilkada di berbagai daerah termasuk yang terjadi di Jakarta. Menurutnya, jika pertemuan dengan ketua parpol menjadi upaya konsolidasi untuk menjaga kekompakan KIM Plus, khususnya dalam menghadapi ujian awal di Pilkada serentak di Jakarta, hal itu justru akan mencoreng integritas Prabowo sebagai presiden.
“Prabowo seharusnya tidak lagi mengurusi soal Pilkada suatu daerah dengan politik pragmatis, karena dia sudah menjadi milik bangsa Indonesia. Namun nyatanya, dia mengundang Ridwan Kamil secara khusus, artinya secara komunikasi politik ini kurang elok, Prabowo justru men-downgrade dirinya sendiri,” tuturnya.
Diketahui, pertemuan tersebut dilangsungkan pada Jumat (1/11/2024) pukul 13.00 di Istana Merdeka, Jakarta, yang digelar dengan makan siang bersama. Beberapa yang tampak hadir antara lain Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh didampingi Victor Laiskodat, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar bersama Hasanuddin Wahid, dan Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Hadir pula Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Adapun Partai Keadilan Sejahtera hanya diwakili Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi karena Presiden PKS Ahmad Syaikhu beralasan tengah berkampanye. Namun, tak tampak Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atau perwakilannya. Dalam pertemuan tersebut juga hadir elite Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad, yang menjabat sebagai Ketua MPR dan Wakil Ketua DPR. (Dev/P-2)