Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku akan menyediakan lahan berupa tanah seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten, untuk dibangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Lahan itu berasal dari perusahaan miliknya.
Dalam waktu dekat Maruarar akan melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek hunian gratis itu. Ia mengatakan langkah tersebut dilakukan demi mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan program pembangunan 3 juta rumah.
"Saya rencananya 10 November 2024 akan melaksanakan groundbreaking rumah gratis untuk rakyat di Tangerang. Tanahnya milik perusahaan yang bangun rumahnya, seperti dari Agung Sedayu,” ujar Ara, sapaan akrab Menteri PKP dalam keterangannya di Jakarta, Senin (28/10).
Ia pun membuka kesempatan kepada swasta yang ingin ikut terlibat dalam program tersebut, dengan berbagai skema dan bentuk yang memungkinkan. Yang penting, katanya, adalah bagaimana bantuan hunian tersebut benar-benar diberikan kepada rakyat yang membutuhkan dan tepat sasaran.
“Bantuan rumah macam-macam bentuknya. Kalau dari swasta tanahnya yang bangun rumah juga swasta kan. Intinya diberikan ke rakyat yang tepat dan jangan sampai salah sasaran," tegasnya.
Menteri PKP mengajak semua pihak termasuk sektor swasta untuk terlibat secara aktif dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Pasalnya, selain mampu mendorong investasi, pembangunan perumahan juga diharapkan membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara.
“Silakan swasta bentuknya apa bisa CSR atau apa saja yang penting ada rumah buat rakyat. Kalau saya pribadi maunya rumahnya gratis dikasih saja buat rakyat. Saya ajak swasta juga bantu membangun perumahan rakyat," ucapnya.
Menteri PKP pun memohon doa serta dukungan dari semua pihak agar rencana kerjanya berjalan lancar di lapangan. Selain itu, dirinya juga berharap ke depan tidak ada lagi lokasi pembangunan rumah yang eksklusif namun harus dihuni dari berbagai kalangan.
"Tolong doakan dan saya minta dukungan untuk program 3 juta rumah. Rencananya di hunian itu ada guru berpenghasilan rendah, TNI dan polisi berpenghasilan rendah. Intinya jangan jadi hunian ekslusif dan varisasi ada aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat juga," pungkas Ara. (Z-11)