2 days ago
2
(MI/Devi Harahap)
MEDIA Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersepakat untuk melakukan kerja sama pemberitaan dalam bentuk dukungan publikasi mengenai berbagai hasil survei yang berkaitan dengan isu strategis.
Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas administrasi publik di Indonesia melalui reformasi birokrasi, agar para pengambil kebijakan dan Aparatur Sipil Negara (ASN) mampu menghasilkan kebijakan publik yang baik dengan berbasiskan pada data.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN, Tri Widodo Wahyu Utomo mengatakan kolaborasi antara LAN dan Media Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan para pengambil kebijakan serta ASN dalam menghasilkan kebijakan publik berbasis data.
“Tawaran kerjasama ini terkait dengan aspek pengkajian isu-isu strategis, isu-isu kebijakan yang harus segera direspon oleh pemerintah. Isu ini sifatnya cukup luas dari yang terkait dengan fungsi-fungsi lembaga pemerintahan dalam melaksanakan reformasi misalnya sampai kepada pelayanan publik yang harus disampaikan kepada masyarakat,” ujarnya kepada Media Indonesia di kantor Media Group Jakarta, Kamis (14/11).
Tri menilai, media memiliki efektivitas peran yang mampu mendorong publikasi hasil kajian dan survei untuk menjadi basis data dalam pengambilan kebijakan. Dikatakan bahwa kerjasama ini nantinya dapat membuat ekosistem kebijakan publik berbasis data semakin baik.
“Tetapi kita ingin bahwa kolaborasi ini nantinya, semua harus berbasis data evidence (bukti). Jadi, semuanya melalui sebuah proses riset, dengan riset ini kita akan menghasilkan data-data yang reliable yang valid untuk kemudian dijadikan sebagai pengambilan keputusan bagi pemerintah. Kerjasama dalam bentuk publikasi hasil survei,” katanya.
Terlebih lagi, kata Tri, saat ini Indonesia tengah memasuki fase pemerintahan baru. Ia berharap momentum ini dapat membuat arah kebijakan Indonesia dalam RPJMN, khususnya mengenai reformasi birokrasi menjadi lebih relevan.
“Kita berharap pemerintah akan bisa menentukan langkah-langkah yang lebih evidence based, untuk menentukan kebijakan ke depan seperti apa. Jadi kebijakan tidak hanya sekedar keinginan yang diminta oleh para pimpinan, tapi harus dulu melihat tentang kebutuhan fenomena di masyarakat,” jelasnya.
Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara, Agus Sudrajat mengatakan saat ini iklim kebijakan publik di Indonesia masih lemah dalam dukungan data dan fakta lapangan, sehingga kerap kali kebijakan yang dihasilkan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Kita juga melakukan uji kelayakan dan memberikan rekomendasi kebijakan, agar kebijakan yang dikeluarkan itu tidak bertentangan dengan kebutuhan masyarakat. Bahwa kami memiliki data yang lebih bagus, untuk itu kami meminta instansi agar memperbaiki kebijakan tersebut dengan berbasis data,” ujar Agus.
“Jadi ketika mau merumuskan 5 tahun kedepan terkait birokrasi seperti apa, kami yang berusaha untuk memberikan asupan-asupan tersebut, karena kami memiliki banyak hasil-hasil kajian dan penelitian yang update,” lanjutnya.
Direktur Pemberitaan Media Indonesia, Abdul Kohar, mengungkapkan bahwa pertemuan kerjasama tersebut sangat penting untuk ditindaklanjuti, mengingat reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda utama yang harus dilakukan pemerintah untuk mencapai kemajuan bangsa.
“Pertemuan seperti ini memang diharapkan oleh publik, karena reformasi birokrasi akan membawa dampak pada pelayanan publik, dan itu berpengaruh pada perubahan budaya birokrasi agar menjadi lebih baik. Sebab selama ini, isu reformasi birokrasi masih stagnan, walaupun pemerintahannya baru tapi masalah birokrasinya masih sama, tidak ada peningkatan yang signifikan,” ujarnya.
Kohar menyambut baik ajakan kerjasama tersebut untuk semakin membumikan berbagai kebijakan publik yang nantinya akan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Menurutnya, gerakan publikasi hasil survei menjadi sangat penting lantaran dapat mempengaruhi kualitas kebijakan publik.
“Secara berita bagi kami ini penting untuk dipublikasikan. Reformasi birokrasi di daerah harusnya bisa diperbaiki oleh semacam gerakan, salah satunya publikasi,” tuturnya.
Kohar mengungkapkan bahwa media sangat berperan penting dalam menginformasikan berbagai hasil survei dan penelitian. Hal itu katanya, bisa memengaruhi agenda setting kebijakan publik sehingga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan agar perumusan kebijakan menjadi kaya akan data dan fakta.
“Salah satu elemen yang penting di dalam Jurnalisme adalah membuat yang penting menjadi relevan atau menarik. Jadi bagaimana caranya itu menjadi sangat penting, karena banyak hal-hal penting yang tidak relevan karena tidak dikomunikasikan dan tidak diinformasikan. Bagi kami, reformasi birokrasi sangat penting,” tuturnya.
Terlebih lagi, lanjut Kohar, media juga sering diposisikan sebagai pengawas kebijakan karena fungsinya sebagai pengarah opini publik. Apa yang dianggap penting oleh media, sering kali menjadi perhatian publik dan begitupun sebaliknya.
“Karena kini di era digitalisasi, media juga memberitakan apa yang tengah banyak dibicarakan oleh publik. Bagaimana sekarang kalau tidak ada tekanan maka tidak akan ada keadilan, istilahnya no viral no justice, hal-hal seperti ini penting agar bagaimana kebijakan yg dihasilkan itu relevan,” jelasnya.
Sementara itu, Perwakilan Media Group R. Udik Yunianto mengatakan bahwa adanya kerjasama antar Media Indonesia dan LAN dalam bentuk publikasi hasil survei akan membawa dampak baik untuk menghasilkan kebijakan berbasis data. Menurutnya, survei merupakan salah satu metode statistik yang akan memperdalam kualitas kebijakan.
“Survei menjadi jalan yang sangat kuat, terlebih lagi melihat karakteristik manusia digital saat ini yang lebih mementingkan kecepatan namun menihilkan kedalaman. Tapi kedalaman ini bisa harus digali melalui survei, dengan kedalaman itu, kita berhadap ada peningkatan mentalitas. akhlak dan martabat dari manusia sebagai pembuat kebijakan untuk memajukan birokrasi. Salah satu yang bisa mengubah itu adalah melalui analisis survei,” pungkasnya. (S-1)
