PRESIDEN Prabowo Subianto pada Jumat (8/11), memulai lawatannya ke sejumlah negara selama dua pekan. Dalam kunjungan tersebut, Presiden akan berkunjung ke Tiongkok bertemu Presiden Xi Jinping, kemudian berlanjut ke Amerika Serikat (AS) memenuhi undangan Presiden Joe Biden, hingga menghadiri forum KTT APEC di Peru, lalu lawatan akan berakhir pada KTT G20 di Brazil.
Pengamat Politik Internasional Universitas Paramadina, Pipip A Rifai Hasan menilai, kunjungan perdana Presiden Prabowo ke Tiongkok dan AS yang merupakan dua negara raksasa dagang dunia, akan lebih banyak membawa pesan terkait ekonomi khususnya untuk menarik investasi.
“Bisa diduga bahwa kunjungan Prabowo ke Cina, Amerika Serikat, dan menghadiri KTT APEC dan G20 ini untuk mendapatkan manfaat ekonomi terutama mengundang investasi,” ujarnya kepada Media Indonesia di Jakarta pada Jum’at (8/11).
Pipip menjelaskan bahwa dalam kunjungannya ke Tiongkok, Presiden Prabowo harus mampu melakukan negosiasi dengan Presiden Xi Jinping untuk memperjelas nilai keuntungan kedua negara. Menurutnya, kedua presiden harus bisa sepakat untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam rangka memajukan ekonomi di kawasan Asia.
“Terutama kerjasama dengan Tiongkok penting untuk diperjelas, agar kerjasama ekonomi itu dapat dilakukan secara normal atau sama-sama menguntungkan sebagaimana kerjasama dengan negara-negara lain. Sebab, selama ini terkesan kerjasama dengan Tiongkok itu terlampau lebih banyak menguntungkan pihak Tiongkok,” katanya.
Terlebih lagi lanjut Pipip, hubungan dua arah kedua negara dari sektor perdagangan ditaksir telah mencapai hampir 150 miliar dollar AS. Nilai ini diprediksi akan meningkat dari tahun ke tahun sebesar 19,8 persen. Tiongkok juga telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia selama sepuluh tahun berturut-turut.
Selain itu, Pipip menduga bahwa Prabowo juga akan membawa perspektif Indonesia yang telah mengalami penjajahan penindasan dan diskriminasi, hal ini untuk mengurangi ketegangan berbagai konflik dan perang hingga genosida yang terjadi di dunia seperti pada kawasan Timur Tengah hingga Eropa Timur.
“Tentu ada tujuan-tujuan lain yang berkaitan dengan upaya ikut mengurangi ketegangan-ketegangan di kawasan Timur Tengah, khususnya Palestina, Asia dan perdamaian dunia pada umumnya,” tuturnya.
Kendati demikian, Pipip menekankan pentingnya pemerintahan Prabowo untuk mengimplementasikan efisiensi anggaran dan efektifitas program kerjanya. Menurutnya, lawatan yang panjang tersebut tak akan berdampak signifikan bila sistem di dalam negeri tak stabil.
“Apapun yang ingin dicapai dari kunjungan tersebut, sejauh mana pemerintah dan kabinet Pak Prabowo bisa bekerja secara efisien dan mempunyai program-program yang efektif serta strategis untuk pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, mengatasi kesenjangan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja serta mengatasi kerusakan lingkungan,” ungkapnya.
Menurut Pipip, para menteri harus mampu bekerja secara efisien dalam menggunakan anggaran untuk menghindari pemborosan. Ia juga menekankan agar para pejabat menghindari berbagai perhelatan yang bersifat seremonial.
“Hindari politik pencitraan, para menteri harus memilih dan mempunyai program-program yang benar-benar efektif dan strategis dalam pembangunan nasional. Jika tidak, maka tujuan dari kunjungan lawatan Prabowo tidak akan banyak manfaatnya,” tegasnya.
Pipip juga mewanti-wanti Presiden Prabowo agar dapat memperjelas output dan outcome dari kunjungannya ke luar negeri. Dikatakan bahwa harus ada tujuan dan hasil yang jelas dari lawatan tersebut untuk kemajuan dalam negeri.
“Sudah menjadi kebiasaan bahwa seringkali kunjungan luar negeri hanya penuh dengan retorika membangga-banggakan diri tentang pentingnya kunjungan kepala negara presiden. Namun, dampak atau implementasinya sesudah itu tampak tidak ada kelanjutannya,” jelasnya. (Dev/M-4)