PEMERINTAH Provinsi Jakarta menghadapi sejumlah tantangan dan peluang dalam upaya menjadikan Jakarta sebagai kota global.
Menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemprov Jakarta Kelik Indriyanto, beberapa isu penting yang perlu diperhatikan adalah kenaikan harga tanah, okupansi gedung perkantoran, daya beli masyarakat, serta kondisi perekonomian rakyat dan daerah.
Kelik menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan perkotaan. Ia menegaskan bahwa peran pengembang sangat krusial dalam mencapai tujuan ini.
"Kami merencanakan anggaran APBD 2025 sebesar Rp 250 miliar untuk program Hunian Terjangkau Milik," kata Kelik dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta kemarin.
Program ini ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan sekitar Rp7,5 juta hingga Rp14,8 juta per bulan, dengan harga rumah yang ditawarkan mulai dari Rp8,8 juta hingga Rp 11,3 juta per meter2, dan harga jual maksimum mencapai Rp 440 juta.
"Kami sudah siap secara dana. Penyaluran sebesar Rp 250 miliar pasti kita siapkan untuk Hunian Terjangkau Milik dan akan kami koordinasikan dengan para pengembang permukiman hunian." tambah dia.
Selain program hunian ini, Pemprov Jakarta juga akan mengurus rumah susun (rusun) yang saat ini banyak diminati. "Antrian untuk rusun sudah panjang, semua butuh rusun," ujarnya.
Dalam upaya meningkatkan variasi hunian, Pemprov Jakarta juga mendorong pengembangan hunian berkonsep mixed use, di mana satu bangunan tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal tetapi juga mencakup area kantor dan komersial.
"Kedepannya, kami akan memanfaatkan aset-aset yang belum dimanfaatkan secara optimal, termasuk pasar-pasar dan kantor-kantor, untuk dijadikan hunian," jelas Kelik.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemprov Jakarta berharap dapat menciptakan solusi perumahan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat, sambil mendukung visi Jakarta sebagai kota global yang berkelanjutan.
Menanggapi hal ini Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F Iskandar menyampaikan, siap berkolaborasi dengan pemprov DKI. REI tambahnya akan menyiapkan kebutuhan yang diperlukan agar program yang akan digodok Pemprov Jakarta terealisasi dengan baik.
“Bahkan untuk kebutuhan rusun kami sudah punya data list antriannya,” jelas dia.
Rakerda REI DKI Jakarta 2024 berlangsung bersamaan dengan Pilkada Jakarta, menghadirkan calon pemimpin untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan menetapkan kebijakan organisasi.
“Karena itu, kami perlu mendengar visi misi calon gubernur, terutama dalam bidang perumahan dan real estat.
Di kesempatan Calon gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) berkomitmen menjadikan REI DKI Jakarta sebagai mitra utama Pemprov dalam pembangunan kota global.
"Rencananya ke depan akan dibangun hunian di atas 150 pasar yang ada di Jakarta, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki apartemen di tengah kota dan mengurangi biaya transportasi serta kemacetan," kata dia.
Calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung yang turut hadir juga mengungkapkan bahwa Jakarta kekurangan 1,4 juta hunian dan hanya 38,8% masyarakat memiliki akses ke hunian layak. Ia mengusulkan pengembangan hunian terjangkau di area Transit Oriented Development (TOD) dan penggunaan skema Mixed Used Development. (Z-10)