Baznas Perkuat Pengelolaan Zakat Melalui Kelas Hukum Volume 10

Pengelolaan zakat Nasional(Dok. Baznas)

BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) menggelar acara Kelas Hukum Volume 10 secara daring, yang bertujuan untuk memaparkan pedoman kerja sama pengelolaan zakat sesuai dengan PERBAZNAS Nomor 6 Tahun 2018. Acara ini dihadiri oleh perwakilan Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten/Kota, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) dari berbagai daerah, dan disampaikan oleh Plt. Kepala Biro Koordinasi, kerja sama dan Harmonisasi Baznas RI, Khuzaifah Hanum.

Khuzaifah menyampaikan pentingnya pemahaman mendalam mengenai regulasi kerja sama dalam pengelolaan zakat.

"Peraturan Baznas Nomor 6 Tahun 2018 menjadi landasan hukum yang krusial dalam mengatur mekanisme kerja sama antar lembaga pengelola zakat di Indonesia," ujarnya.

Dalam pemaparan tersebut, Khuzaifah menjelaskan bahwa ruang lingkup kerjasama pengelolaan zakat mencakup empat aspek utama: pengumpulan zakat yang terkoordinasi, pendistribusian zakat yang tepat sasaran, pendayagunaan zakat yang produktif, serta pengembangan sistem informasi pengelolaan zakat yang terintegrasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Secara terpisah, Pimpinan Bidang SDM, Keuangan dan Hukum Baznas RI Nur Chamdani menekankan, program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum yang mendalam kepada peserta mengenai tata cara dan regulasi yang mengatur kerjasama dalam pengelolaan zakat, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas.

"Kami berharap kelas ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang regulasi yang berlaku, sehingga Baznas dan mitra dapat menjalankan kerjasama yang lebih transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola zakat," tuturnya.

Nur Chamdani juga menekankan pentingnya pengaturan syarat dan ketentuan yang perlu dicantumkan dalam perjanjian kerja sama, termasuk ketentuan pembagian dana zakat, transparansi laporan keuangan, dan audit berkala.

"Baznas menyadari bahwa kolaborasi dengan lembaga-lembaga lainnya menjadi salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas dalam penyaluran zakat. Namun, kemitraan yang dilakukan perlu memiliki regulasi yang jelas agar terhindar dari kesalahpahaman dan penyimpangan penggunaan dana zakat," tegasnya.

Kegiatan Kelas Hukum Volume 10 ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman stakeholder zakat terhadap regulasi yang berlaku, sehingga dapat mewujudkan tata kelola zakat yang profesional dan akuntabel. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pengelolaan zakat di Indonesia dapat berjalan dengan lebih optimal dan transparan.

Baznas, sebagai badan resmi satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, memiliki tugas dan fungsi menghimpun serta menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. #MIA (RO/Z-10)