BANK BJB bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah secara resmi meluncurkan inovasi digitalisasi keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Link, yang akan diterapkan di 18 kabupaten dan 1 kota di Jawa Barat.
Langkah ini bertujuan untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa, serta mempermudah pemantauan dan pelaporan keuangan secara digital.
Penandatanganan komitmen bersama ini diadakan di Jimmers Mountain Resort, Bogor, dengan kehadiran perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat, serta pimpinan Bank BJB.
Kerja sama ini mencakup implementasi Siskeudes Link yang terhubung dengan API Cash Management System (CMS) dari Bank BJB, memungkinkan transaksi keuangan di desa dilakukan secara digital, tanpa keterlibatan uang tunai.
Pemimpin Divisi Institutional & Wholesale Banking Bank BJB Isa Anwari mengungkapkan, melalui CMS ini, pemerintah desa dapat melakukan transaksi langsung dengan aman dan mudah dipantau.
Sistem ini diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran serta mendukung efisiensi dalam pencatatan keuangan desa.
Sebagai bank persepsi, Bank BJB bertanggung jawab mengelola seluruh transaksi keuangan desa.
Dukungan ini tidak hanya memberi akses ke layanan perbankan digital bagi masyarakat desa, tetapi juga memperluas inklusi keuangan di daerah-daerah terpencil.
"Dengan Siskeudes Link, desa-desa di Jawa Barat akan lebih mandiri dalam pengelolaan keuangannya dan memiliki kontrol penuh atas anggaran mereka," tambah Anwari.
Acara penandatanganan komitmen ini juga disertai sosialisasi fitur-fitur Siskeudes Link, di mana perangkat desa diperkenalkan dengan sistem baru ini yang diharapkan mempermudah pencatatan dan pelaporan anggaran desa.
CMS Bank BJB memungkinkan transfer dana elektronik yang aman, serta menyediakan data akurat terkait pemasukan dan pengeluaran, yang penting untuk pengambilan keputusan.
Bank BJB juga akan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada perangkat desa untuk memastikan pengoperasian CMS berjalan lancar.
Langkah ini penting agar desa bisa memaksimalkan manfaat dari transaksi non-tunai dan menciptakan ekosistem keuangan yang transparan dan akuntabel.
Inisiatif ini selaras dengan visi pemerintah pusat yang mendorong pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi.
Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat Dicky Saromi berharap desa-desa di provinsi ini dapat menjadi model penerapan transaksi non-tunai bagi daerah lain di Indonesia.
"Dengan digitalisasi keuangan ini, desa di Jawa Barat bisa menjadi pelopor tata kelola keuangan yang modern, efektif, dan akuntabel," ujarnya.
Ke depan, Bank BJB berencana memperkenalkan layanan lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi desa, seperti pinjaman mikro bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
Harapannya, dukungan ini akan memacu perkembangan ekonomi lokal dan memperkuat posisi Bank BJB sebagai bank pembangunan daerah yang inovatif.
Dengan kerja sama ini, Bank BJB, DPMD, dan Diskominfo optimis bahwa digitalisasi keuangan desa di Jawa Barat akan menciptakan dampak signifikan bagi perekonomian desa, menjadikan desa-desa lebih mandiri dan terintegrasi dengan sistem keuangan modern. #MIA (RO/Z-10)