3 days ago
2
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan .(Dok. DPP PKS)
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi langkah Tentara Nasional Indonesia (TNI) karena telah memberikan sanksi terhadap 4 ribu anggota yang terlibat dalam judi online (judol).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan mengatakan, hal tersebut membuktikan komitmen TNI dalam menegakkan moral dan disiplin serta menjaga reputasi serta citra di mata publik.
Ia menilai, penegakkan disiplin tersebut merupakan ujian nyata bagi TNI dalam menindak anggota dari pelanggaran hukum supaya tertib organisasi, serta menjunjung Sapta Marga dan sumpah prajurit.
Menurutnya, itu merupakan momentum yang sangat penting sebagai bentuk peringatan, baik terhadap internal TNI maupun seluruh masyarakat.
Bagi Aher, sapaan akrabnya, judi bukan hanya penyakit sosial. Aktivitas haram itu juga disebutnya melemahkan sendi-sendi kekuatan masyarakat maupun negara yang menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan mental.
"Seperti memicu depresi, kecemasan, moral hancur, dan sebagainya. Ini sangat berbahaya bagi kekuatan organisasi dengan rantai komando yang kuat seperti TNI," katanya kepada Media Indonesia, Rabu (13/11).
Oleh karenanya, Aher meminta TNI untuk menjadikan membersihkan masalah judol yang menimpa prajurit sampai ke akar-akarnya. TNI, sambung dia, dapat menegakkan sistem yang kuat dan efektif dalam mengawasi perilaku anggota.
Menurutnya, sistem tersebut perlu menjamin adanya saluran pelaporan yang aman dan mudah diakses bagi pemangku kepentingan untuk melaporkan dugaan keterlibatan aparat. Ia juga mendorong TNI bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya guna memberantas masalah perjudian secara luas.
"TNI punya struktur organisasi territorial hingga Babinsa. Ini perlu dimaksimalkan untuk memaksimalkan upaya pemberantasan perjudian hingga ke desa-desa," tandasnya.
Terpisah, Wakil Inspektur Jenderal TNI Mayjen Alvis Anwar mengingatkan seluruh anggota TNI, baik prajurit maupun PNS TNI untuk tidak melibatkan diri dalam judol, baik sebagai pemain dan juga bandar.
"Bentuk-bentuk pelanggaran ini tidak ditolerir dan tidak pantas bagi seorang prajurit maupun PNS TNI. Saya ingatkan, apabila Anda memang sekarang terlibat, segera hentikan sebelum kami ambil tindakan tegas dan keras," katanya di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (13/11)
Untuk memberantas masalah judol di internal TNI, Mabes sendiri sudah membentuk satuan tugas alias satgas. Itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengungkap adanya kebocoran negara akibat praktik judi sebesar Rp981 triliun atau US$65 miliar. Selain judol, satgas ini juga akan fokus menangani tindak kriminal lainnya, yakni narkotika, penyelundupan, dan korupsi. (J-2)
