1 week ago
2
Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi(Dok. Antara)
KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebut pelaksanaan kampanye Pilkada 2024 masih menormalisasi diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Salah satu diskriminasi atau seksisme yang digunakan sebagai alat kampanye untuk meraup perhatian, datang dari pernyataan cawagub Jakarta nomor urut 1 Suswono, agar janda kaya menikahi pengangguran. Ia melontarkan pernyataan tersebut saat ditanya soal program kartu bantuan untuk warga Jakarta.
Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi mengatakan celetukan Suswono sudah masuk dalam kategori diskriminasi gender berwujud objektifikasi atau komodifikasi perempuan. Perempuan dijadikan objek pelengkap laki-laki saja, dan diakui ketika bermanfaat buat lelaki dalam hal ini sebagai bentuk misogini.
“Kasus tersebut merupakan bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang bertentangan norma-norma HAM internasional maupun Konstitusi RI,” ujarnya dalam Konferensi Pers secara daring di Jakarta pada Kamis (7/11).
Aminah, panggilan akrabnya, menyayangkan pengakuan atas pernyataan diskriminatif justru tak masuk dalam video permintaan maafnya. Lebih parahnya lagi, Suswono bukan politisi laki-laki yang melontarkan celetukan sejenis soal perempuan.
“Calon Gubernur Independen, Dharma juga mengatakan guru-guru perempuan sengaja ditempatkan di Taman Kanak-kanak untuk menyiapkan anak-anak menjadi bagian dari komunitas LGBT sejak dini,” imbuhnya.
Sikap serupa di daerah lain
Selain itu, Aminah juga menemukan beberapa kasus pernyataan seksis yang diucapkan oleh para kandidat di berbagai daerah seperti Calon Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah yang melontarkan bahwa perempuan jangan diberi beban berat, apalagi menjadi gubernur.
Juga terdapat baliho bernada seksis dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman, Harda Kiswaya - Danang Maharsa yang bertuliskan 'Milih Imam (Pemimpin) Kok Wedok. Jangan Ya Dik Ya! Imam (Pemimpin) Kudu Lanang' yang berarti 'Memilih imam (pemimpin) kok perempuan.
Ada pula pernyataan seksis yang disampaikan kandidat Murad-Michael di Maluku pada debat terbuka seperti “Jangan ya dik ya! Imam (pemimpin) harus pria' dan pernyataan “tusuk di tengah yang sedap”.
“Komnas Perempuan sangat menyesalkan pernyataan yang disampaikan oleh para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pelaksanaan kampanye dan debat publik yang tidak mematuhi ketentuan tentang materi kampanye sebagaimana disebutkan pada pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 13 Tahun 2024,” imbuhnya.
Aminah menegaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan berbagai temuan laporan terkait kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh para paslon di berbagai daerah, dan terindikasi pada pelanggaran Pilkada sehingga harus segera ditindak.
“Rekomendasi-rekomendasi dan laporan terkait kekerasan terhadap perempuan di Pilkada itu akan kami tujukan kepada KPU dan Bawaslu, termasuk juga partai politik sebagai peserta pemilu,” pungkasnya. (Z-9)
Sebelumnya, Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Pilkada Jakarta, Suswono, menjadi sorotan pascamelontarkan celetukan bernada seksis, pada (26/10). Celetukan itu keluar saat ia dan pasangannya, Ridwan Kamil ditanya soal program kartu bantuan untuk warga Jakarta. Ia berencana menambah lagi kartu bantuan yang akan menyentuh semua kalangan, termasuk janda miskin.
“Pak, ada kartu janda enggak? Saya pastikan kalau janda miskin pasti ada, tapi masa janda kaya minta kartu juga?” ucap Suswono.
