1 week ago
5
(MI/HO)
HAK mendapatkan pendidikan yang layak berlaku bagi semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan atau disabilitas. Calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) banyak melakukan upaya mendukung penyandang disabilitas.
"Kami telah melakukan hal yang luar biasa untuk memfasilitasi para disabilitas. Khususnya untuk bangunan-bangunan baru yang dibangun, semua memperhatikan fasilitas untuk penyandang disabilitas," kata Hadi Mulyadi dalam debat yang digelar akhir pekan lalu.
Dalam paparannya, Hadi menekankan komitmen pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas melalui regulasi yang tegas. "Kalau bicara soal komitmen, kami sudah berkomitmen. Perda Nomor 1 Tahun 2018 adalah bagian dari komitmen kami yang akan terus kami laksanakan," tegasnya.
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mengatur berbagai aspek untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan fasilitas yang setara. Perda ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah warga negara dengan kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama, sesuai dengan undang-undang. "Oleh karena itu, kami bertekad untuk melanjutkan dan menuntaskan," kata Hadi Mulyadi dengan penuh keyakinan.
Calon Gubernur Kaltim Isran Noor dan Hadi Mulyadi sejak pertama memimpin memang serius dalam menangani pemerataan pendidikan, termasuk bagi kelompok disabilitas. Salah satu bukti perhatian ini ialah keterbukaan dan ketersediaan akses pendidikan formal melalui Sekolah Luar Biasa (SLB).
Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim, terdapat 30 SLB yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, 11 ialah SLB negeri milik pemerintah provinsi, sementara 19 lainnya dikelola oleh pihak swasta. Jumlah SLB ialah kekuatan penting untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dari kalangan disabilitas.
Ia menegaskan bahwa pasangan Isran-Hadi memprioritaskan peningkatan SDM di Kaltim selama lima tahun ke depan. "Visi kami mencapai kemandirian dalam menjalankan kewenangan pemerintah provinsi, mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan, serta didukung oleh kapasitas SDM, tata Kelola pemerintahan, infrastruktur wilayah, dan ketahanan sosial ekologi yang tangguh," paparnya.
Hadi menjelaskan bahwa usungan mereka mencakup lima poin utama, yakni berdaulat untuk mencapai transparansi sosial melalui pembangunan SDM yang unggul dan sejahtera, berdaulat untuk mencapai transformasi ekonomi yang agresif dan berkelanjutan, hingga berdaulat untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif, dan berintegritas.
Kemudian berdaulat untuk mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan berkeadilan, berdaulat untuk memperkuat ketahanan ekologi dan mewujudkan pembangunan kemaritiman yang maju dan professional. (Ant/Z-2)
