3 days ago
3
Ketua Harian DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Anan Wijaya.(Dok GRIB)
PEMERINTAH Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dinilai dapat melakukan beragam kemandirian energi di Indonesia sebagai langkah untuk menutup defisit energi yang menjadi ancaman bagi ketahanan nasional jika impor minyak bumi dihentikan negara lain.
"Di antaranya melakukan eksplorasi melalui pencarian sumur minyak baru dan memaksimalkan sumur lama, yang tentunya cost atau biayanya sangat besar. Ini merupakan domain dari Pertamina Hulu, bukan Pertamina Hilir," ungkap Ketua Harian DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Anan Wijaya, dalam keterangannya Rabu (13/11).
Kilang-kilang minyak baru ini, sambung Anan, penting untuk menambal lubang defisit energi agar kebutuhan energi dalam negeri tidak perlu mengandalkan impor.
Anan mengutarakan saat ini kebutuhan minyak bumi Indonesia dalam sehari mencapai sekitar 1,2 juta barrel, sedangkan angka produksi hanya mentok di 600-700 ribu barrel per hari. Berkaca dari hal itu, Anan membandingkan era Pertamina yang dipimpin Ibnu Sutowo yang pada saat itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara eksportir minyak terbesar dunia.
"Itu masa lalu namun sekarang berkebalikan kita menjadi negara importir minyak dunia," cetusnya.
Lebih lanjut, Anan memaparkan bahwa produksi dua kilang minyak unggulan yaitu di blok Rokan Riau tidak lebih dari 250 ribu barrel per hari. Kemudian, kemampuan produksi minyak Blok Cepu yang terletak di Bojonegoro tidak lebih dari 200 ribu barrel per hari, ditambah dengan sumur-sumur lainnya yang jika ditotal berkisar 600-700 ribu barrel per hari.
"Sehingga negara kita masih kekurangan 600-700 ribu barrel per hari untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," ungkap Anan.
Oleh karena itu, Anan mengusulkan optimalisasi penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) seperti biodiesel yang berbahan baku kelapa sawit, minyak sawit, kemudian solar panel, pembangkit listrik tenaga air mikrohidro dan lainnya harus segera dilakukan untuk mempercepat Indonesia mencapai swasembada energi.
"Jadi kami usulkan terdapat dua opsi yang kita tawarkan, pertama mencari sumur-sumur minyak baru, yang kedua, mengoptimalkan penggunaan energi baru dan terbarukan. Karena posisi kita hari ini defisit energi," tukas Anan.
Di sisi lain, Grib Jaya yang merupakan sayap ormas Partai Gerindra ini optimistis pemerintahan Prabowo-Gibran di sektor kemandirian pangan atau swasembada pangan akan mencapai melalui berbagai program yang tengah berjalan. Seperti, program cetak sawah 1 juta hektare di Merauke,Papua juga di beberapa daerah potensial lainnya seperti di Kalimantan.
"Dengan selesainya cetak sawah 1 juta hektare ini, kami optimistis dalam lima tahun ke depan tidak lagi impor beras. Artinya, sudah ada solusi dari pemerintahan Pak Prabowo-Gibran untuk soal swasembada pangan," tandasnya.
Ia menambahkan GRIB Jaya sebagai ormas organisasi sayap partai Gerindra juga optimistis dengan berbagai program Prabowo termasuk makan bergizi gratis pada 2025 dapat berjalan baik mengingat telah dianggarkan di APBN. Anan menekankan pihaknya akan memberikan masukan-masukan yang kontributif untuk pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Masukan-masukan itu seperti database, kemudian kita juga mengawasi tata laksana program makan siang gratis tersebut, dan program-program lainnya seperti swasembada pangan juga swasembada energi. Jadi fungsi kami hanya mengawasi, karena kami bukan lembaga pemerintah, kami ormas," pungkasnya. (J-3)
