TREN perempuan berwisata semakin meningkat. Industri pariwisata di tanah air pun perlu merespons tren tersebut dengan memastikan destinasi wisata yang ramah perempuan.
Akademisi Politeknik Bali Ni Wayan Giri Adnyani menyampaikan, pemerintah telah membuat implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional.
"Kita menyosialisasikan desa wisata ramah perempuan yang baru saja di-launching pada 30 Agustus 2024," terang dia di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kapasitas Perempuan di Desa Wisata di Desa Pentingsari, Sleman, Selasa (13/11).
Pedoman Desa Wisata Ramah Perempuan disusun oleh tiga Kementerian, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemen Desa PDTT) telah menyusun. Hal itu telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama nomor SK/82/SD.00.00/MK/2024, 008/Men/KL.01/08/2024 dan 465 Tahun 2024.
Pedoman ini merupakan komitmen bersama untuk mendorong terwujudnya Desa Wisata Ramah Perempuan. Selain itu, pedoman ini juga wujud implementasi dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) ke-5, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
"Wisata ramah perempuan membutuhkan kepastian keamanan dan kenyamanan bagi perempuan," terang dia.
Pedoman yang dikeluarkan merupakan upaya mengembangkan destinasi dan infrastruktur yang dapat mengakomodir dengan baik kebutuhan wisatawan perempuan.
Ia menyebut, ada beberapa aspek yang harus dipenuhi agar desa wisata ramah perempuan, yaitu kelembagaan yang mengakomodasi peran perempuan, sarana dan prasarana untuk perempuan, serta keamanan dan kenyamanan bagi perempuan.
Data Forbes 2024 menunjukkan, 64% wisatawan dunia adalah perempuan. Dari jumlah itu, 80% adalah wisatawan perempuan solo travellers dan 60% dari wisatawan perempuan bervakansi tidak bersama pasangan. Data Kemenpar mencatat, wisatawan nusantara perempuan sepanjang 2023 mencapai 33,49%.
Direktur Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik, Yusuf Hartanto, menambahkan ada 21 desa wisata dari empat wilayah yang mengikuti FGD tersebut, yaitu Kabupaten Kota Yogyakarta, Purworejo, Kulonprogo, dan Magelang.
Peserta FGD dari berbagai stakeholder, baik dari Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah, pelaku desa wisata, akademisi, hingga NGO.
"Kami mendukung implementasi Pedoman Desa Wisata Ramah Perempuan, terutama di desa-desa wisata di wilayah BOB. Ia menyebut, dipilihnya Desa Wisata Pentingsari sebagai lokasi FGD karena desa ini dinilai telah menerapkan pedoman desa wisata ramah perempuan dan banyak perempuan yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata ini. (AT/J-3)