1 week ago
4
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy (Kanan)(MI/Devi Harahap)
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan pola cawe-cawe Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dan pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto pada Pilkada 2024. Tindakan itu mulai dari pengerahan aparat TNI/Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga kepala desa.
“Trend tidak berhenti hanya di pilpres, tapi juga cawe-cawe Jokowi ini perannya sangat terlihat di Pilkada. Misalnya di Jawa Tengah kami menemukan 386 kasus pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa yang dikerahkan untuk mendukung paslon tertentu,” jelasnya di Jakarta, Rabu (6/11).
Ronny memaparkan temuan-temuan kecurangan tersebut dan telah melaporkannya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat namun hingga saat ini belum mendapatkan penegasan ataupun sanksi.
Selain Jawa Tengah, lanjut Ronny, pola kekurangan serupa juga terjadi di beberapa wilayah seperti Jawa Timur, Banten, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, hingga Maluku dan Papua.
“Pola cawe-cawe ini tidak terjadi secara parsial, tapi kami melihat ini sistem komando dari tingkatan polda, polres dan polsek lalu camat hingga kepada kepala desa. Di Sulawesi Utara ada pemanggilan kepolisian dan kepala desa secara serentak untuk mendukung paslon tertentu. Pemanggilan ini sistemik dan tidak berdiri sendiri, jika tidak ditindak akan merusak iklim demokrasi,” tegasnya.
Ronny berharap, Prabowo bisa menunjukkan integritasnya dengan tidak mengintervensi proses Pilkada. Ia juga mendesak agar segera memanggil Kapolri untuk segera mengevaluasi dan mencopot kepala polda yang memberikan dukung di Pilkada berbagai daerah.
“Ini merupakan harapan dari masyarakat agar demokrasi yang rusak pasca pilpres yang kemarin itu tidak kembali terjadi. Diharapkan proses demokrasi ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan, tapi faktanya anggota kepolisian banyak tidak tunduk terhadap instruksi presiden,” imbuhnya.
Untuk mengantisipasi melebarnya cawe-cawe dalam Pilkada, PDIP saat ini telah membuka 10 ribu posko pengaduan di Jawa Tengah.
“Kapolda yang tidak tunduk itu wajib dievaluasi misalnya Kapolda Sumut dan Jawa Tengah harus dicopot, jika tidak maka ini dapat merusak demokrasi,” tutur Ronny.
Tak hanya pengerahan massa, praktik pork barrel politics atau politik gentong babi pada periode elektoral dengan tujuan merebut suara dan dukungan pemilih pada Pilkada 2024 berpotensi kembali terjadi.
Ronny menjelaskan bahwa pemerintah secara sistematis tengah menggelontorkan bantuan sosial di berbagai daerah. Khusus di wilayah Jawa Tengah, pihaknya telah mencatat ada sekitar Rp71,9 Miliar bantuan sosial yang akan digelontorkan di Semarang dalam waktu dekat. (P-5)
