1 week ago
5
Calon Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat berbicara dalam Bedah dan Diskusi Gagasan untuk Bandung.(DOK/TIM FARHAN)
CALON Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bertekad mengurangi ketimpangan ekonomi warga jika terpilih dalam pilkada 2024. Hal ini sangat penting agar terjadi pemerataan pendapatan, sehingga kesejahteraan masyarakat khususnya di kelas bawah bisa semakin terangkat.
Farhan menegaskan hal itu saat menjadi pembicara dalam forum Bedah dan Diskusi Gagasan untuk Bandung, di Jalan Cisangkuy, Kota Bandung.
Dia memaparkan, gini ratio di Kota Bandung yang hampir mencapai 0,5 sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan tingginya ketimpangan pendapatan warga ibu kota Provinsi Jawa Barat tersebut. Pendapatan per kapita Kota Bandung memang besar yakni berkisar 7-8 ribu Dollar Amerika atau sekitar Rp120 juta per tahun.
"Artinya rata-rata pendapatan warga Kota Bandung ini Rp10 juta per bulan," kata kader Partai NasDem itu.
Namun pada sisi lain, menurut dia, rata-rata pengeluaran warga Kota Bandung hanya Rp18 juta per tahun. Artinya dalam sebulan rata-rata pengeluaran warga itu hanya Rp1,5 juta.
Hal ini sangat ironi dan menunjukkan kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi. "Artinya ada gap. Kalau dilihat dari spending, hampir 7 kali lipatnya. Secara makro ekonomi itu tidak sehat," katanya.
Kondisi ini pun banyak terlihat jelas di masyarakat khususnya kalangan tidak mampu. "Saya menyaksikan keluarga yang hidup dengan Rp50 ribu sehari. Itu berat," katanya.
Subsidi
Maka dari itu, Farhan bertekad untuk mewujudkan perekonomian yang adil dan merata jika terpilih bersama Erwin, calon wakil wali kota pasangannya.
Pertama, pemerintah harus banyak memberikan subsidi bagi masyarakat kalangan bawah. Subsidi itu akan disalurkan untuk menunjang berbagai program yang bertujuan untuk menambah pendapatan masyarakat.
"Tidak apa-apa uangnya habis untuk subsidi. Uang rakyat kembali ke rakyat," katanya.
Sebagai contoh, Farhan-Erwin akan memberi subsidi bagi warga yang belum memiliki ijazah setara SMA/SMK dengan menggandeng pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). Tak hanya itu, nantinya warga yang sudah memiliki ijazah tersebut pun akan ditambah keterampilan/keahliannya agar semakin berpeluang terserap dunia kerja.
Pihaknya akan bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja untuk melatih masyarakat agar memiliki berbagai keahlian, sehingga bisa bersaing untuk mendapat pekerjaan.
Subsidi lainnya pun akan diberikan seperti untuk guru PAUD dan honorer, kader posyandu, petugas kebersihan dan linmas, hingga petugas di rumah ibadah.
"Kami ingin mengangkat kesejahteraan di akar rumput," katanya seraya menyebut program bantuan sosial lainnya.
Selain memperbanyak subsidi, cara lain yang bisa dilakukan untuk mengikis kesenjangan ekonomi di masyarakat adalah dengan menggandeng warga kelas atas agar mau berdonasi.
"Penting sekali, karena filantropis tak bisa dikesampingkan. High network kita ini makin banyak. Tapi orang miskin juga makin banyak. Filantropis akan sangat membantu menyelamatkan masalah ini," katanya.
Tak hanya itu, Farhan pun berjanji tidak akan menggunakan APBD Kota Bandung untuk hal-hal yang bersifat konsumtif terutama untuk kepentingan pejabat seperti wali kota. Sebagai contoh, Farhan mengaku tidak ingin diberikan mobil dinas yang baru ketika dirinya menjabat.
"Pemimpin itu bikin narasi dan teladan. Hentikan konsumerisme. Saya bermimpi tidak akan membeli mobil baru untuk pejabat. Buat apa? Enggak ada gunanya. Mobil yang ada juga sudah cukup," tegasnya.
