Anggap RK Keliru, Jubir: Rano Karno Lebih Jago Turunkan Angka Kemiskinan saat Pimpin Banten

Debat ke-2 Pilkada Jakarta.(Dok MI)

JURU Bicara Tim Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel), Aris Setiawan Yodi, menyayangkan Paslon nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono yang saat debat ke-2 Pilkada Jakarta menyajikan data yang keliru perihal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Banten dan Jawa Barat.

Menurut Aris, data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) RI justru menyajikan fakta bahwa Rano Karno selama memimpin di Banten lebih banyak mengurangi angka kemiskinan dibandingkan saat Ridwan Kamil (RK) memimpin di Jawa Barat. 

"Saya tidak tahu rujukan data apa yang dipakai Kang Emil ketika coba menyerang Bang Doel saat debat. Untuk IPM, dikatakan Kang Emil IPM Banten selama Bang Doel menjabat merosot, itu datanya siapa? Karena kalau data BPS RI, angka IPM Provinsi Banten tahun 2012 itu 68,92, dan pada 2016 tahun terakhir Bang Doel jabat gubernur, karena Bang Doel sudah tidak jadi Gubernur di 11 Januari 2017, itu angka IPM justru naik jadi 70,96. Jadi, angka pembangunan manusia di Banten selama Bang Doel jadi Wagub dan Gubernur di Banten justru naik, bukan turun," ujar Aris dalam keterangannya di Jakarta Senin (28/10). 

Menurut Aris, wujud konkret pembangunan manusia di Banten saat Bang Doel menjabat sebagai wagub dan gubernur Banten bisa dilihat seperti Banten pada tahun 2016 yang menjadi juara nasional Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ), bahkan sejauh ini hanya di era Bang Doel, Banten menjadi juara nasional MTQ. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana olahraga juga dilakukan Bang Doel di Banten yang bukti nyatanya berkontribusi mengantarkan Rifki Juniansyah, atlet angkat besi Indonesia meraih medali emas Olimpiade 2024. 

Aris mengatakan, Ridwan Kamil juga salah menyampaikan data terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Banten dan Jawa Barat. Menurut Aris, jika dibandingkan, justru Bang Doel saat memimpin Banten lebih banyak mengurangi angka pengangguran dibandingkan Kang Emil yang menurunkan jumlah angka pengangguran di Jabar. 

"Kita buka data resmi BPS lagi saja. Tahun 2012 di Banten saat pertama kali Bang Doel menjabat angka TPT di sana 10,68%, di tahun 2016 tahun terakhir Bang Doel memimpin angka TPT di Banten jadi 8,92%. Jadi Bang Doel kurangi 1,76% angka pengangguran di Banten, bukan 0,8% seperti yang disampaikan Kang Emil. Sementara itu, kalau kita bandingkan di Jabar saat Kang Emil memimpin, tahun 2019 TPT di Jabar itu 7,78%, dan pada tahun 2023 tahun terakhir Kang Emil memimpin TPT nya itu 7,44%, atau hanya turun 0,34%, bukan 3% seperti yang Kang Emil sampaikan. Jadi sekali lagi, data mana sebenarnya yang Kang Emil kutip?" kata Aris. 

Adapun, Aris juga menyoroti angka kemiskinan di Jabar yang justru naik saat Kang Emil memimpin. Sementara angka kemiskinan di Banten saat Bang Doel memimpin justru turun. Menurut Aris, dari data BPS, angka kemiskinan di Jabar saat Kang Emil memimpin pertama kali di 2019 yaitu 6,91% dan jumlah itu meningkat menjadi 7,62% pada tahun 2023, tahun terakhir Kang Emil memimpin Jabar (kemiskinan naik 0,71%). 

"Kalau angka kemiskinan di Banten kita bisa lihat datanya di BPS. Tahun 2012 saat Bang Doel jadi wagub angka kemiskinan 5,86%, sementara di tahun 2016 tahun terakhir Bang Doel memimpin angka kemiskinan 5,36%. Turun 0,49%. Jadi, selama memimpin Banten Bang Doel mengentaskan kemiskinan 0,49%, sementara Kang Emil selama memimpin Jabar menambah 0,71% kemiskinan. Ini perbedaannya," ujar Aris. 

Aris berharap ke depannya para cagub dan cawagub di Pilkada Jakarta 2024 dapat memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, bukan justru mengajari masyarakat untuk menggunakan data salah yang dibuat-buat demi kepentingan politik semata. 

"Kalau Mas Pram-Bang Doel kan dari awal semangatnya politik riang gembira ya, jadi kami tidak ingin menyerang pihak lain, apalagi dengan data yang salah dan dibuat-buat. Mas Pram dan Bang Doel sangat terbuka jika ingin diserang atau dikritik, asalkan dengan data valid dan resmi, bukan data yang dibuat-buat atau data palsu yang sengaja disampaikan agar pihak lain terlihat lebih buruk. Tidak, pendidikan politik kita bukan yang seperti itu," ujar Aris. (J-3)