4 hours ago
1
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono.(Dok.Istimewa)
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi upaya pemerintah membangun infrastruktur dalam menopang program pembangunan nasional. Namun, ia menekankan perlu ada evaluasi untuk beberapa proyek yang sudah dimulai sejak pemerintahan sebelumnya. Pasalnya, terlihat ada ketidakakuratan dalam rancangan awal pembangunan.
Ia mencontohkan pembangunan Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, dan Kawasan Industri Subang Smartpolitan, yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), dengan proyeksi peningkatan konektivitas industri dan logistik di Jawa Barat.
Seperti diketahui, Kawasan Industri Subang Smartpolitan memiliki luas 2.717 hektare dan mulai dibangun pada 2020. Kawasan industri yang dikembangkan PT Suryacipta Swadaya (Suryacipta) ini menyedot anggaran Rp5 triliun untuk tahap pertama dan rencananya beroperasi pada 2024
"Dari hasil kunjungan saya beberapa hari lalu, saya belum melihat industri masuk ke kawasan tersebut. Bahkan, infrastrukturnya belum siap. Padahal, menurut proyeksi pembangunan, harusnya sudah selesai oada 2024," kata Bambang Haryo.
Ia menyatakan dalam rancangan pembangunan, Kawasan Industri Subang Smartpolitan ini rencananya terintegrasi dengan Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati.
"Rancangan untuk mengintegrasikan tiga proyek strategis nasional ini, menurut saya kurang tepat. Sebab, jarak dari Kawasan Industri Subang Smartpolitan ke Pelabuhan Patimban sekitar 60 kilometer dan jarak ke Bandara Kertajati sekitar 80 kilometer. Dengan jarak jauh ini, menjadi tidak efektif dan akhirnya industri masih terbebani biaya transportasi logistik yang mahal," ungkapnya.
Menurut dia, untuk mewujudkan integrasi industri dengan pelabuhan, seharusnya jarak kawasan industri maksimal 5 kilometer dari pelabuhan. "Kalau berada dalam radius 5 kilometer, ongkos logistik akan lebih murah, lebih cepat, dan lebih aman," ungkapnya.
Ia pun menilai Pelabuhan Patimban belum siap melayani kebutuhan untuk industri peti kemas. Sebab, hingga saat ini, Pelabuhan Patimban belum memiliki crane sebagai alat untuk bongkar muat peti kemas. Sebagai informasi, Pelabuhan Patimban diproyeksikan melayani jenis muatan peti kemas dan kendaraan bermotor (car terminal) yang diangkut menggunakan kapal-kapal berukuran besar.
Pembangunan Pelabuhan Patimban dilaksanakan tiga tahap. Berdasarkan informasi Kementerian Perhubungan, tahap pertama 2018-2021, Pelabuhan Patimban direncanakan harus melayani 3,75 juta peti kemas (TEUS).
Tahap kedua 2022-2025, kapasitas pelayanan ditingkatkan menjadi 5,5 Juta TEUS dan tahap ketiga meningkat hingga 7 juta TEUS (ultimate).
Ia menyayangkan pengadaan crane tidak segera direalisasikan sehingga pelabuhan Patimban sampai saat ini belum bisa menampung kebutuhan bongkar muat peti kemas bagi industri di sekitar Pelabuhan Patimban.
"Padahal Pelabuhan Patimban ini fokus utamanya untuk pelabuhan peti kemas. Tapi bagaimana bisa tanpa crane yang melayani kapal di dermaga serta crane di depo container, pelabuhan ini bisa menampung peti kemas yang diangkut kapal-kapal peti kemas? Padahal 2021 itu targetnya harus bisa melayani 3.75 juta peti kemas," kata Bambang Haryo.
Menurut dia, dengan tidak adanya crane, sulit bagi kapal logistik mau merapat ke Patimban. Akhirnya barang hasil industri masih banyak yang dikapalkan ke Tanjung Priok. Karena itu, ia berharap perlu ada evaluasi atas pembangunan Pelabuhan Patimban dan integrasinya dengan Kawasan Industri Subang Smartpolitan. (E-2)
