1 month ago
310
(Ilustrasi) Petugas dari BMKG Wilayah III Denpasar sedang menjelaskan alat deteksi gempa dan tsunami yang dipasang di Nusa Dua Bali, Senin (6/9/2021).(MI/Arnoldus Dhae)
MENURUT laporan World Risk Report 2023 yang dirilis oleh Bündnis Entwicklung Hilft dan IFHV of the Ruhr-University Bochum, Indonesia merupakan negara kedua dari 193 negara di dunia yang paling berisiko terkena bencana, seperti gempa bumi dan tsunami.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan bahwa tingginya risiko ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang berada di antara tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Pasifik, Indo-Australia, dan Eurasia, yang mampu memicu gempa bumi dan tsunami.
Dwikorita mengingatkan bahwa tsunami Aceh pada tahun 2004, yang menewaskan ratusan ribu orang, menjadi titik awal bagi Indonesia untuk membangun sistem peringatan dini tsunami.
“Pasca tsunami Aceh 2004, pemerintah Indonesia membangun sistem peringatan dini tsunami dan diresmikan pada tahun 2008, yang sejak saat itu berperan penting dalam mengurangi risiko tsunami. Namun, beberapa kejadian tsunami seperti tsunami Palu 2018 mengungkap perlunya mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat,” jelasnya pada Kamis (26/12).
Sebagai tindak lanjut dari pelajaran tersebut, BMKG bersama BNPB, Badan Standarisasi Nasional (BSN), Universitas Gajah Mada (UGM), dan para ahli terkait mengusulkan sebuah standar internasional bernama ISO 22328-3: Guidelines for the Implementation of a Community-Based Early Warning System for Tsunamis. Standar ini kini telah diakui secara internasional dan dirancang untuk memandu penerapan sistem peringatan dini tsunami berbasis masyarakat.
Dwikorita menjelaskan bahwa ISO 22328-3 menekankan lima elemen penting. “Standar ini menekankan pada penilaian risiko, penyebaran dan komunikasi pengetahuan, layanan pemantauan dan peringatan, peningkatan kemampuan respon, serta komitmen berkelanjutan dari pihak berwenang dan masyarakat,” ungkapnya.
Dengan pendekatan ini, standar tersebut memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan memungkinkan masyarakat maupun sektor swasta di daerah rawan tsunami untuk mengembangkan sistem peringatan dini yang dikelola secara lokal.
Lebih lanjut, ISO 22328-3 juga melengkapi program Tsunami Ready UNESCO-IOC yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap tsunami. Selain itu, standar ini juga relevan bagi sektor swasta, khususnya pengelola infrastruktur strategis seperti bandara dan pelabuhan, agar dapat memastikan keselamatan dan pengurangan risiko bencana.
“Sekretariat ISO telah menerbitkan standar ini. Kesesuaiannya dengan praktik lokal telah terbukti memberdayakan masyarakat untuk mengurangi risiko dan kerentanan, serta memperkuat kesiapan mereka terhadap tsunami,” pungkas Dwikorita. (H-2)
