11 hours ago
2
Ilustrasi(Dok.MI)
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta aparat penegak hukum tidak mengkriminalisasi rakyat kecil merupakan sikap yang baik dan kritis terhadap aparat hukum.
Akan tetapi, Fickar menegaskan bahwa pernyataan tersebut harus diikuti langkah konkret agar tidak berhenti sebatas ucapan.
“Bagus pandangan Presiden itu kritis terhadap penegak hukum agar tidak mengkriminalisasi rakyat kecil, tapi kita tunggu langkah nyatanya apa supaya tidak berhenti hanya pada omon-omon,” ujar Abdul Fickar Hadjar saat dikonfirmasi, hari ini.
Fickar menekankan pentingnya keberanian Presiden untuk menindak aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran, baik dari kepolisian maupun kejaksaan.
“Kita lihat apakah Presiden berani untuk menindak polisi dan jaksa yang nakal,” tegasnya.
Menurutnya, pernyataan tersebut dapat dimaknai sebagai bagian dari komitmen Presiden dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan sosial.
Selain itu, Ia menilai kritik yang diarahkan kepada aparat penegak hukum di bawah eksekutif terutama polisi dan jaksa merupakan sinyal positif, asalkan diikuti dengan kebijakan yang tegas.
“Saya kira pernyataan itu juga bisa dilihat dan ditempatkan sebagai bagian dari komitmen penegakan hukum yang adil karena kritik itu pun dilayangkan terhadap penegak hukum di bawah eksekutif yaitu jaksa dan polisi. Tapi sekali lagi, apa langkah nyatanya, kita tunggu,” tutur Fickar.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan Kejaksaan dan Kepolisian agar tidak mengkriminalisasi ataupun membuat-buat kasus pidana untuk menjerat pihak tertentu.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan uang sitaan senilai Rp13,2 triliun oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di kasus korupsi persetujuan ekspor Crude Palm Oil (CPO) minyak kelapa sawit periode 2021-2022.
“Kita tidak ingin mencari-cari masalah, saya ingatkan terus kejaksaan, kepolisian jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada untuk motivasi apapun,” ujarnya di Gedung Kejagung, Senin (20/10).
Ia mengingatkan agar kedua lembaga tersebut melakukan evaluasi dan koreksi diri. Prabowo meminta jangan ada lagi kasus kriminalisasi yang dilakukan terhadap rakyat-rakyat kecil.
“Jangan mencari-cari perkara apalagi terhadap orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Jangan diperberat oleh mencari-cari hal yang tidak perlu dicari,” tuturnya.
Prabowo juga memerintahkan agar seluruh aparat penegak hukum dapat menggunakan hati nuraninya saat bekerja. Jangan sampai, kata dia, masih ada istilah hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah di masyarakat.
“Penegak hukum harus punya hati. Harus punya hati, jangan istilahnya apa, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zalim itu, itu angkara murka, jahat. Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu,” ucapnya. (Dev/P-1)
