4 hours ago
2
(Antara)
Gubernur DIY bersama Bupati dan Wali Kota di DIY meninjau Tempat Pengolahan Sampah di tiga lokasi, yaitu di Kranon, Bawuran, dan Tamanmartani. Sri Sultan menyampaikan, selanjutnya pihaknya akan berkomunikasi dengan Bupati dan Wali Kota untuk mencari solusi pengolahan sampah yang lebih efisien.
Ia mencontohkan, Intermediate Treatment Facility (ITF) Bawuran, Pleret, Bantul belum sesuai harapan, yaitu 40 ton per hari. Saat ini, tempat tersebut baru mampu mengolah sampah sekitar 25 tom perhari.
"Saya kira bagus ya prosesingnya, hanya kapasitasnya tidak sesuai," ungkap dia.
Sri Sultan menegaskan, pihaknya harus mengambil keputusan, apakah sampah dikelola sendiri atau ditangani pemerintah pusat (Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik)? Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, Yogyakarta Raya (Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman) termasuk daerah potensial pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
Kalaupun PSEL, menurut Sultan, pemerintah daerah juga perlu memastikan dukungan teknis, termasuk menyiapkan pasokan sampah 1.000 ton per hari.
"Karena sekalipun diambil pusat, kami tetap menyediakan truk untuk ngangkut minimal 1.000 ton sampah per hari untuk masuk ke pabrikan sebagai bahan baku menjadi listrik," terang Sri Sultan.
Sri Sultan menegaskan, pembangunan fasilitas baru itu juga harus mempertimbangkan keberlanjutan fungsi infrastruktur pengelolaan sampah seperti TPS3R dan TPST yang sebelumnya telah dibangun dengan dana pemerintah. Jika sampai mangkrak, hal itu berpotensi menimbulkan masalah hukum.
"Kami punya problem pertanggungjawaban dengan BPK maupun BPKP, bagaimana hal-hal ini harus kami lakukan dengan 'clear' dengan harapan di belakang hari tidak ada problem apapun di bidang hukum," terang Sri Sultan.
Sri Sultan menyampaikan, keputusan pengelolaan dan pengolahan sampah tetap di kabupaten/kota karena sampahnya yang ada di kabupaten/kota. Namun, Sri Sultan ingin bupati dan wali kota di DIY punya pola pikir sama dan dirinya sebagai Gubernur DIY bersedia membantu kabupaten/kota untuk kita bersama-sama menangani masalah ini.
Selain itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY Kusno Wibowo menjelaskan, sebelum kunjungan lapangan, Gubernur DIY terlebih dahulu menggelar rapat koordinasi dengan bupati dan wali kota se-DIY. Hasil rapat menunjukkan adanya komitmen dan dukungan penuh dari seluruh kepala daerah terhadap pengembangan proyek PSEL di DIY.
“Sri Sultan ingin mengetahui langsung pengolahan sampah yang selama ini sudah dijalankan kabupaten dan kota. Beliau juga memberikan arahan agar kinerja setiap TPS dapat ditingkatkan, baik dari sisi SDM maupun kapasitas peralatan,” jelas Kusno.
Kusno menambahkan, lokasi pembangunan PSEL akan memanfaatkan lahan eks KPBU seluas 5,7 hektare di kawasan Piyungan, Sleman, yang merupakan aset milik Pemda DIY. Proyek ini diperkirakan membutuhkan waktu pembangunan sekitar 18 bulan dan ditargetkan dapat beroperasi pada pertengahan atau akhir tahun 2027.
“Selama masa pembangunan, seluruh TPS di kabupaten dan kota tetap beroperasi. Kami juga akan mengevaluasi TPS mana yang dapat dilanjutkan dan mana yang perlu penyesuaian, terutama yang sering terkendala masalah sosial seperti bau,” tutup dia. (AT/Ardi Teristi)
