Setahun Prabowo-Gibran, KAMMI Beri Catatan pada Program Prioritas

Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kawasan Monas, Jakarta, Mi(MI/Susanto)

PENGURUS Pusat (PP) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) memberi catatan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi KH, mengapresiasi kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran yang mulai berdampak untuk masyarakat. Teranyar, pemulihan kerugian negara dari kasus korupsi di sektor minyak kelapa sawit (CPO) mencapai Rp13,255 triliun yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga aset negara dan memberantas praktik korupsi di sektor strategis. Semua capaian tersebut berpeluang mendorong perbaikan fiskal negara dan menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Namun, Jundi menilai keberhasilan tersebut harus terus dievaluasi dan ditingkatkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran. 

“Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan ada itikad baik dari negara ke arah lebih baik. Namun hal ini harus ditingkatkan dan dievaluasi agar menjadi lebih baik," ungkap Jundi, melalui keterangannya, Selasa (21/10).

Jundi mengatakan pihaknya menyoroti beberapa persoalan penting, di antaranya evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyimpangan alokasi anggaran pendidikan, serta evaluasi kinerja sejumlah kementerian di Kabinet Merah Putih.

Ia menilai MBG telah berhasil membuka lapangan pekerjaan sebesar 290 ribu per Agustus 2025 dan melibatkan 1 juta UMKM seluruh Indonesia. Namun, program tidak ada yang sempurna. Ia melihat pemerintah harus segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG menyusul meningkatnya kasus keracunan massal di berbagai daerah. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sejak September hingga 19 Oktober 2025, tercatat 13.168 anak mengalami keracunan akibat makanan MBG.

“MBG bisa jadi backbone pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi wajib dilakukan evaluasi terhadap teknis pelaksanaannya” ujar Jundi

Ia juga menegaskan bahwa tujuan utama MBG sesuai janji kampanye Presiden Prabowo adalah memperbaiki gizi anak dan menurunkan angka stunting. Sehingga, Pemerintah perlu memprioritaskan pelaksanaan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan angka stunting tertinggi, yang dapat mengacu pada data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). 

Sementara itu, Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI juga mendesak Presiden Prabowo bersikap tegas terhadap menteri yang berkinerja buruk dalam satu tahun pertama pemerintahan. Berbagai lembaga riset telah merilis hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih. Salah satunya survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menunjukkan 2 menteri dengan kinerja buruk yaitu Dadan Indayana (Kepala BGN), Natalius Pigai (Menteri HAM).

“Hasil survei tersebut dapat menjadi acuan Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet, terutama kementerian yang tidak menunjukkan kinerja optimal,” pungkas Arsandi. (E-4)