3 hours ago
2
Foto Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 terpilih(Dok.MI)
Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menilai satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum mengevaluasi program prioritas di antaranya makan bergizi gratis (MBG) dan menteri berkinerja buruk. Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi mengapresiasi kerja pemerintahan Prabowo-Gibran yang mulai berdampak untuk masyarakat.
Ia menyebut pemulihan kerugian negara dari kasus korupsi di sektor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya mencapai Rp13,255 triliun, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga aset negara dan memberantas praktik korupsi di sektor strategis. Itu dinilai berpeluang mendorong perbaikan fiskal negara dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Namun, Jundi menilai keberhasilan tersebut harus terus dievaluasi dan ditingkatkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan ada itikad baik dari negara ke arah lebih baik. Namun hal ini harus ditingkatkan dan dievaluasi agar menjadi lebih baik," ungkap Jundi, melalui keterangannya, Selasa (21/10).
Jundi mengatakan pihaknya menyoroti beberapa persoalan penting, di antaranya evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyimpangan alokasi anggaran pendidikan, serta evaluasi kinerja sejumlah kementerian di Kabinet Merah Putih.
Ia menilai MBG telah berhasil membuka lapangan pekerjaan sebesar 290 ribu per Agustus 2025 dan melibatkan 1 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seluruh Indonesia. Namun, program tidak ada yang sempurna. Ia melihat pemerintah harus segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG menyusul meningkatnya kasus keracunan massal di berbagai daerah. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sejak September hingga 19 Oktober 2025, tercatat 13.168 anak mengalami keracunan akibat makanan MBG.
“MBG bisa jadi backbone pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi wajib dilakukan evaluasi terhadap teknis pelaksanaannya” ujar Jundi
Ia juga menegaskan bahwa tujuan utama MBG sesuai janji kampanye Presiden Prabowo yakni memperbaiki gizi anak dan menurunkan angka stunting sehingga, pemerintah perlu memprioritaskan pelaksanaan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan angka stunting tertinggi, yang dapat mengacu pada data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
Sementara itu, Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI juga mendesak Presiden Prabowo bersikap tegas terhadap menteri yang berkinerja buruk dalam satu tahun pertama pemerintahan. Berbagai lembaga riset telah merilis hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih. Salah satunya survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menunjukkan dua menteri dengan kinerja buruk yaitu Dadan Indayana (Kepala BGN), Natalius Pigai (Menteri HAM).
“Hasil survei tersebut dapat menjadi acuan Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet, terutama kementerian yang tidak menunjukkan kinerja optimal,” pungkas Arsandi. (H-4)
