3 hours ago
1
(DOK DISKOMINFO KALTIM)
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kini tengah menapaki jalur ambisius untuk keluar dari jerat ketergantungan terhadap sumber daya alam. Melalui Program Gratispol, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menargetkan revolusi di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar.
“Gratispol adalah jalan menuju kemandirian bangsa. Sekolah dari SMA hingga S3 kami gratiskan bagi anakanak Kaltim. Begitu juga layanan kesehatan, dengan catatan domisili minimal tiga tahun di Kaltim,” ujar Rudy dalam pidatonya beberapa waktu lalu.
Program ini tidak hanya menjanjikan pendidikan gratis di semua jenjang, tetapi juga mencakup layanan kesehatan gratis, internet desa, bantuan rumah layak huni, hingga seragam dan perlengkapan sekolah bagi siswa baru. Total Rp 2,7 triliun anggaran dialihkan untuk mendanai layanan pendidikan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) lainnya.
“Ini baru langkah awal, tapi sudah berdampak langsung ke masyarakat. Kami jadikan masalah sebagai peluang. Kaltim tidak boleh tertinggal hanya karena terlalu lama nyaman bergantung pada SDA,” kata Rudy.
Kaltim, sebagai salah satu provinsi penyumbang devisa terbesar dari sektor tambang dan energi, masih menyimpan ironi. Gubernur menyebut, dari sekitar 4,1 juta penduduk, terdapat 50 ribu rumah tidak layak huni, dan bahkan 250 ribu jiwa disebut belum memiliki pemukiman tetap. “Ini paradoks. Kita kaya sumber daya, tapi banyak rakyat yang belum punya rumah layak. Ini harus dibalik,” tegas Rudy.
Data dari Dinas Perumahan menyebut backlog kepemilikan rumah di Kaltim mencapai 250 ribu rumah tangga, dengan tambahan 60 ribu rumah tidak layak huni. Pemerintah mengandalkan sinergi APBD dan CSR perusahaan untuk menangani persoalan ini.
Program Gratispol menempatkan pendidikan sebagai ujung tombak pembangunan SDM. Namun data partisipasi pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah. “Hari ini anak-anak kami yang mengenyam pendidikan SMA baru sekitar 30%, yang mengenyam perguruan tinggi lebih sedikit lagi. Padahal, kita perlu meningkatkan produktivitas lewat pendidikan,” kata Rudi.
Program Gratispol menjanjikan perubahan struktural, bukan sekadar bantuan sesaat. Namun untuk menjadikannya game changer, dibutuhkan evaluasi berkala dan penyempurnaan.
Sementara itu, publik juga menantikan data lebih terbuka dan rinci soal dampak Gratispol—berapa mahasiswa yang kini bisa kuliah karena program ini, bagaimana keberhasilan lulusan, dan bagaimana monitoring kualitas layanan di desa-desa. Dalam narasi besar Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota negara dan episentrum pembangunan nasional, Gratispol menjadi eksperimen sosial yang bisa jadi preseden bagi provinsi lain.
“Produktivitas rendah menghasilkan pendapatan rendah, dan itu menimbulkan kemiskinan. Kita ingin keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah ke atas. Dan itu hanya bisa lewat SDM, bukan SDA,” tutup Gubernur Rudy Mas’ud.
Program ini masih muda. Tapi jika konsisten dijalankan dan diperbaiki secara progresif, Gratispol bisa menjadi warisan kebijakan paling monumental dari era kepemimpinan Rudy-Seno di Kaltim. (Adv Diskominfo Kaltim/H-1)
