6 hours ago
2
Kuasa hukum pemohon Denny Indrayana menyimak keterangan saksi ahli termohon saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (07/02/2025).(MI/Usman Iskandar)
MASYARAKAT Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, meminta hakim Mahkamah Konstitusi (MK) agar memutuskan pilkada kota tersebut diulang dengan penyelenggaraan diambil alih KPU pusat. Hal ini disampaikan Sekretaris Tim Banjarbaru Haram Manyarah (Hanyar), Kisworo Dwi Cahyono, jelang pembacaan puluhan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada Senin (24/2), salah satunya Kota Banjarbaru.
"Kami siap untuk berhadir serta mendengarkan pembacaan putusan akhir dan masyarakat menanti Putusan MK terhadap Sengketa Pilkada Banjarbaru ini berkeadilan," tegas Kisworo, Minggu (23/2).
Dikatakan Kisworo, perjuangan Tim Banjarbaru Hanyar dan masyarakat cukup melelahkan dan melalui berbagai godaan uang, dugaan intimidasi, ancaman, dan dugaan kriminalisasi baik kepada pemohon juga kuasa hukum. Karena itu, pihaknya berharap sembilan hakim MK dapat menjalani amanah UUD 1945 dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk mewujudkan pemilu dan pilkada yang berkeadilan.
Seperti diketahui Perkara Pilkada Kota Banjarbaru di Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 05 PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Muhammad Arifin (Pemantau Pemilu) melalui Kuasa Hukumnya Tim Banjarbaru Haram Manyarah (Hanyar) menuju babak akhir, yakni MK akan membacakan putusan terkait PHPU pada Senin (24/2).
"Kami memohon do'a kepada semua masyarakat agar suara pemilih warga Kota Banjarbaru diselamatkan, dan perjuangan kita dikabulkan seluruhnya untuk Pilkada Kota Banjarbaru diulang serta diambil alih KPU RI pelaksanaannya," ucap Kisworo.
Pilkada Kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan menghasilkan fenomena cukup menarik karena paslon tunggal nomor urut 1 Erna Lisa Halabi - Wartono justru kalah telak dalam hasil hitung cepat berbagai lembaga survei. Banyak pemilih justru mencoblos kertas suara bergambar paslon nomor 2, Aditya-Said Abdullah, dengan raihan suara hingga 70%.
Paslon Aditya-Said Abdullah sejatinya dibatalkan pencalonannya (diskualifikasi) oleh Bawaslu Kalsel karena dinilai melakukan pelanggaran UU Pilkada. Namun, putusan Bawaslu Kalsel diterbitkan menjelang pelaksanaan pilkada sehingga KPU tidak sempat lagi mencetak surat suara baru berisikan calon tunggal. Akibatnya surat suara Pilkada Banjarbaru yang seharusnya hanya diikuti satu paslon yaitu paslon nomor 1, Erna Lisa Halabi-Wartono, tetap mencalonkan dua paslon.
Meski kalah telak, KPU Banjarbaru tetap mengesahkan Erna Lisa-Wartono sebagai pemenang Pilkada Banjarbaru dengan raihan suara 30%. Sebab, sebanyak 70% suara yang didapat paslon nomor urut 2 Aditya-Said Abdullah dinyatakan tidak sah oleh KPU Banjarbaru.
Hasil itupun menuai reaksi keras dari masyarakat. Selain menilai diskualifikasi paslon nomor urut 2 tidak valid, masyarakat juga menilai penetapan rekapitulasi suara yang menganggap raihan suara paslon nomor urut 2 sebanyak 70% tidak sah juga janggal. Untuk itu, masyarakat pun menuntut pilkada diulang. (DY/E-4)
