
DI tengah sorotan internasional atas tercapainya kesepakatan perdamaian terbaru di Jalur Gaza, Palestina, Indonesia kembali menegaskan perannya sebagai aktor kemanusiaan dan diplomasi global. Presiden Prabowo Subianto menekankan kesiapan Indonesia untuk terlibat langsung dalam menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah, termasuk dengan pengiriman pasukan penjaga perdamaian.
Partisipasi itu melanjutkan rangkaian inisiatif Indonesia sepanjang 2025, mulai dari operasi airdrop bantuan, kerja sama kemanusiaan lintas negara, hingga dukungan untuk rekonstruksi kawasan konflik, meskipun menuai sejumlah kritik global.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh di Mesir pada Senin (13/10) menjadi panggung diplomasi penting bagi Indonesia. Pertemuan itu dipimpin bersama oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi serta menghadirkan lebih dari 20 pemimpin dunia yang meneken deklarasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Perdamaian Timur Tengah
Prabowo hadir sebagai salah satu tamu utama dan berdialog dengan sejumlah tokoh seperti Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, serta Raja Yordania Abdullah II. Meski Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak hadir dengan alasan libur nasional, forum ini menghasilkan pertukaran sandera dan komitmen memperlancar distribusi bantuan ke Gaza.
Setibanya di Tanah Air melalui Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma pada Selasa (14/10), Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia siap mendukung proses perdamaian dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah. "Saya baru saja tiba dari Mesir, dari Sharm El-Sheikh. Di situ banyak tokoh dari berbagai negara hadir menyaksikan penandatanganan pokok-pokok persetujuan rencana gencatan senjata yang nantinya mengarah kepada perdamaian keseluruhan," kata Prabowo dalam keterangannya di Jakarta, dilansir Kamis (16/10).
Presiden menilai penandatanganan dokumen itu sebagai langkah awal menuju perdamaian yang berkelanjutan. Ia menyambut baik perkembangan di lapangan, termasuk mulainya gencatan senjata serta rencana penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza.
"Yang penting, gencatan senjata sudah berjalan. Kemudian segera pasukan Israel akan ditarik. Tentu sesuai tahapan-tahapan. Sandera-sandera sudah dilepas," sebutnya.
Tekad bangsa
Prabowo menyampaikan apresiasi atas kepercayaan internasional terhadap keterlibatan Indonesia dalam proses perdamaian global. Ia menegaskan bahwa keputusan ini selaras dengan prinsip bangsa yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan.
"Memang ini tekad kita sebagai bangsa. Tekad saya, puluhan tahun saya membela Palestina, puluhan tahun sejak saya masih muda. Kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina," lanjutnya.
Presiden juga menyoroti upaya nyata Indonesia melalui pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah konflik. "Kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. Saya kira rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia. Kita juga kirim bantuan pangan cukup besar, ribuan ton beras kita kirim. Dan kita terus komit mendukung ini," katanya.
Kesiapan Indonesia untuk berperan dalam menjaga stabilitas regional, termasuk melalui pengerahan personel penjaga perdamaian. "Saya ditanya oleh pihak-pihak yang merupakan pihak katakanlah mediator kunci, Amerika Serikat, dengan Turki, Qatar, Mesir, negara-negara yang langsung berurusan sama Palestina. Mereka bertanya bagaimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap," ujarnya.
Partisipasi Indonesia dalam forum ini dinilai mencerminkan komitmen terhadap diplomasi kemanusiaan dan mandat konstitusi untuk ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Usulan menarik
Ada usulan menarik dari Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana. Ia menyarankan agar Prabowo mengusung mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai pemimpin sementara di Gaza.
Hikmahanto menilai Indonesia memiliki peluang besar memainkan peran strategis di Gaza dengan mengusulkan JK sebagai pemimpin sementara wilayah Palestina tersebut. Pernyataannya merujuk pada poin 10 rencana Trump untuk Gaza yang menyatakan bahwa Gaza akan dikelola pemerintahan transisi yang terdiri dari teknokrat nonpolitis, bukan Hamas atau faksi bersenjata, untuk mengatur layanan dasar dan administrasi selama masa transisi menuju rekonstruksi dan perdamaian.
"Kalau misalnya Pak JK, menurut saya, itu akan tepat. Ini karena, satu, tidak dari negara-negara yang ada di Timur Tengah. Indonesia dikenal Islamnya sangat moderat," katanya.
Hikmahanto menuturkan bahwa pemimpin sementara Gaza yang sering kali dibicarakan ialah mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Namun, menurutnya, Indonesia, dengan peran aktifnya dalam perdamaian Gaza bisa mengusulkan agar pemimpin sementara di Gaza berasal dari Indonesia.
"Kalau bisa, saya enggak tahu ya Bapak Presiden bisa menyampaikan, kalau bisa kepala pemerintahan sementara di Gaza itu dari Indonesia," ucap Hikmahanto. Jika nanti Gaza dipimpin oleh tokoh dari Indonesia, lanjutnya, Indonesia harus bersedia untuk memberikan anggaran untuk rekonstruksi Gaza sebelum ada bantuan dari negara-negara lain.
Dirinya juga meminta agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turut terlibat dalam rekonstruksi Gaza. Menurutnya, itu momentum yang tepat bagi Indonesia untuk menunjukkan kontribusi bagi Gaza dan ajang bagi BUMN dalam rangka menjangkau skala global. (Ant/I-2)