
KEMACETAN di jalan tol bukan hanya persoalan kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga kerugian besar bagi ekonomi nasional.
Studi PT Roatex Indonesia Toll System (PT RITS) pada 2020 mencatat, kemacetan di jalan tol menyebabkan kerugian ekonomi lebih dari US$300 juta per tahun.
Sementara laporan Bank Dunia tahun 2019 memperkirakan total kerugian akibat kemacetan di Indonesia mencapai lebih dari US$4 miliar setiap tahun.
Dalam konteks inilah, penerapan sistem Multi Lane Free Flow (MLFF) berbasis Global Navigation Satellite System (GNSS) menjadi solusi penting untuk meningkatkan efisiensi lalu lintas dan produktivitas nasional.
Teknologi ini memungkinkan kendaraan melintas tanpa harus berhenti di gerbang tol, mengurangi antrian panjang, dan menekan emisi karbon.
Sebagai pelaksana proyek MLFF di Indonesia, PT Roatex Indonesia Toll System (PT RITS) telah menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi digital infrastruktur transportasi nasional.
Dari total investasi senilai US$300 juta yang berasal dari Pemerintah Hungaria, lebih dari separuhnya telah direalisasikan dalam empat tahun terakhir.
Direktur Utama PT RITS, Attila Keszeg, menyatakan bahwa pihaknya siap mengimplementasikan teknologi MLFF secara penuh.
“Kami berkomitmen untuk berkolaborasi erat bersama berbagai pemangku kepentingan guna memastikan implementasi sistem Multi Lane Free Flow berjalan optimal. Seluruh komponen — mulai dari sistem pembayaran, aplikasi Cantas, perangkat On Board Unit (OBU), hingga Customer Service 24 jam — sudah siap dengan teknologi terbaru,” ujar Keszeg pada kegiatan Hunindotech 6.0 di Jakarta, Senin (20/10).
Ia menambahkan, PT RITS juga telah membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) sesuai standar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna menjamin keamanan sistem.
Dukungan Pemerintah dan Pemangku Kepentingan
Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Ir. R. Sony Sulaksono Wibowo, MT, PhD, menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga agar sistem MLFF bisa segera diimplementasikan.
“Aktor utama dalam sistem ini adalah pengelola jalan tol. Kami ingin teknologi ini berjalan dengan lancar dan dapat diterima operator. Karena itu, kerja sama lintas lembaga — termasuk dengan Korlantas Polri untuk payung hukum penegakan aturan — sangat penting,” ujarnya.
Dari sisi keamanan digital, BSSN juga menyatakan dukungannya terhadap penerapan teknologi MLFF.
“Implementasi teknologi berbasis GNSS ini merupakan langkah penting dalam modernisasi sistem tol nasional. Kami siap mendukung penguatan keamanan digital untuk memastikan keandalan sistem,” kata Nur Achmadi Salmawan, Direktur Keamanan Siber dan Sandi untuk Sektor TIK, Media, dan Transportasi di BSSN.
Efisiensi dan Dampak Ekonomi
Teknologi MLFF berbasis GNSS telah berhasil diterapkan di Hungaria selama lebih dari 11 tahun. Hasilnya, sistem tersebut mampu meningkatkan pendapatan negara hingga 392%, atau hampir lima kali lipat.
Dengan keberhasilan tersebut, Indonesia diharapkan dapat meraih manfaat serupa melalui efisiensi lalu lintas, pengurangan emisi, dan peningkatan pendapatan negara dari sektor jalan tol.
PT RITS juga menegaskan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang saat ini tengah melakukan kajian teknis dan regulasi.
“Kami percaya bahwa dengan dukungan pemerintah, proyek MLFF dapat segera berjalan optimal. Proyek ini telah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) baik pada 2024 di era Presiden Jokowi maupun pada 2025 di era Presiden Prabowo,” ungkap Renaldi Utomo, Direktur PT RITS.
Melalui pendekatan multichannel, pengguna tol nantinya bisa memilih metode pembayaran yang sesuai kebutuhan, baik melalui aplikasi Cantas, perangkat OBU, maupun route ticket. Dengan sistem nirsentuh ini, pengalaman berkendara akan menjadi lebih cepat, efisien, dan ramah lingkungan.
Proyek MLFF sendiri telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional non-APBN sejak Mei 2024, dan kembali dipertegas melalui Peraturan Menko Perekonomian No.16/2025. PT RITS ditunjuk sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) setelah memenangkan tender resmi dari Kementerian PUPR. (Z-1)