Selular.id – Pemerintah Amerika Serikat secara resmi melarang penjualan drone buatan luar negeri, termasuk produk-produk DJI yang mendominasi pasar. Larangan ini diberlakukan oleh Komisi Komunikasi Federal AS (FCC) dengan alasan risiko keamanan nasional, menandai babak baru dalam ketegangan teknologi antara AS dan produsen asing.
FCC menyatakan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan penilaian dari beberapa badan keamanan. Mereka menilai bahwa drone dan komponen kritisnya yang diproduksi di luar negeri membawa risiko yang tidak dapat diterima bagi keamanan nasional AS.
“Hari ini, berdasarkan penentuan keamanan nasional dari Cabang Eksekutif, FCC telah menambahkan UAS (drone) yang diproduksi asing dan suku cadang komponen kritis UAS yang diproduksi asing ke Daftar Tercover FCC untuk ke depannya,” demikian pernyataan resmi FCC seperti dikutip Selular.id.
DJI, raksasa drone asal China yang menguasai sebagian besar pasar konsumen global, menjadi pihak yang paling terdampak. Menanggapi keputusan ini, DJI membantah keras tuduhan terkait keamanan data. Perusahaan menyatakan bahwa produknya “adalah yang paling aman dan terjamin di pasar, didukung oleh bertahun-tahun tinjauan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah AS dan pihak ketiga independen”.
DJI menilai kekhawatiran tersebut “tidak didasarkan pada bukti dan justru mencerminkan proteksionisme, bertentangan dengan prinsip pasar terbuka”.
Larangan ini berlaku untuk penjualan unit baru yang akan datang. Pengguna yang sudah memiliki drone buatan luar negeri masih diizinkan untuk mengoperasikannya. Selain itu, pengecer juga diperbolehkan untuk terus menjual unit yang telah mendapatkan persetujuan dari FCC sebelum aturan ini berlaku.
Artinya, stok drone lama yang sudah ada di pasar masih bisa diperjualbelikan. Untuk model baru di masa depan, Departemen Pertahanan atau Departemen Keamanan Dalam Negeri AS memiliki wewenang untuk memberikan izin khusus pada model-model tertentu.
Kebijakan ini bukanlah yang pertama kali dilakukan AS terhadap perusahaan teknologi asal China. Sebelumnya, pemerintah AS juga telah memasukkan sejumlah perusahaan China ke dalam daftar hitam karena alasan keamanan nasional, seperti yang terjadi pada Tencent.
Namun, pendekatan terhadap isu keamanan teknologi dari China juga bervariasi antar administrasi, seperti terlihat pada masa pemerintahan Joe Biden yang awalnya dianggap lebih lunak terhadap Huawei dan ZTE.
Dampak Langsung di Pasar dan Respons Publik
Larangan ini diprediksi akan mengubah lanskap pasar drone konsumen di AS, di mana DJI sebelumnya memegang pangsa pasar yang sangat dominan, mencapai sekitar 75%. Meski hanya berlaku untuk penjualan baru, kebijakan ini membatasi pilihan konsumen dan dapat mendorong pertumbuhan produsen drone dalam negeri AS. Di sisi lain, komunitas pengguna drone bereaksi beragam.
Sebagian mendukung langkah pemerintah sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi mata-mata atau “pintu belakang” pada perangkat asing. Sementara itu, banyak pengguna setia DJI menyayangkan keputusan ini.
Beberapa komentar dari pengguna di media sosial menyoroti bahwa larangan ini mungkin tidak akan berdampak signifikan dalam jangka pendek bagi mereka yang sudah memiliki perangkat. “Hanya penjualan baru yang terdampak, jadi jika Anda sudah memiliki drone buatan luar negeri, Anda masih bisa menggunakannya.
Selain itu, pengecer bisa terus menjual unit yang telah disetujui FCC,” tulis seorang pengguna, menyitir detail aturan. Pengguna lain bahkan mempertanyakan dasar keamanan yang dikemukakan, dengan menyebut bahwa smartphone atau layanan seperti Google Earth bisa mengumpulkan data yang lebih detail.
Isu keamanan drone memang telah lama menjadi perhatian global, tidak hanya di AS. Berbagai negara telah mengembangkan teknologi untuk mengatasi potensi ancaman dari drone yang dioperasikan di area terlarang.
Beberapa tahun lalu, NASA bahkan dikabarkan mengembangkan sistem yang bisa menghancurkan drone yang terbang di wilayah terlarang, menunjukkan tingkat kekhawatiran yang tinggi terhadap perangkat terbang tanpa awak ini.
Implikasi dan Masa Depan Industri Drone
Larangan penjualan drone asing oleh FCC ini menandai eskalasi dalam perang teknologi dan keamanan siber antara AS dan China. Kebijakan ini dapat memicu respons serupa dari negara lain atau dari China sendiri, yang berpotensi memicu fragmentasi lebih lanjut dalam pasar teknologi global.
Bagi industri drone, aturan ini memaksa produsen untuk mempertimbangkan ulang strategi rantai pasokan dan desain produk jika ingin tetap bisa memasuki pasar AS.
DJI, di sisi lain, kemungkinan akan terus memperkuat argumentasinya tentang keamanan produk dan melakukan lobi untuk mendapatkan pengecualian. Perusahaan juga mungkin akan lebih fokus mengembangkan pasar di wilayah lain, seperti Eropa, Asia Tenggara, dan Timur Tengah.
Bagi konsumen AS, pilihan drone konsumen high-end mungkin akan menjadi lebih terbatas, setidaknya hingga produsen lokal atau dari negara sekutu AS mampu menawarkan produk dengan kualitas dan fitur yang setara.
Perkembangan kebijakan keamanan siber dan teknologi ini akan terus menjadi sorotan. Keputusan Departemen Pertahanan atau Keamanan Dalam Negeri AS dalam memberikan izin untuk model drone asing tertentu di masa depan akan menjadi indikator penting seberapa ketat larangan ini benar-benar diterapkan.
Sementara itu, debat antara keamanan nasional dan prinsip pasar terbuka akan terus berlanjut, tidak hanya untuk drone, tetapi juga untuk berbagai teknologi kritis lainnya yang saling terhubung dalam ekonomi digital global.
