3 hours ago
1
Ilustrasi sekolah rusak di Bekasi(Antara)
KOMISI X DPR RI menekan pemerintah pusat dan daerah untuk segera bertindak dalam memperbaiki 114 sekolah yang rusak akibat banjir di Bekasi. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur pendidikan harus menjadi prioritas utama agar proses belajar mengajar tidak terhambat lebih lama.
"Sekolah rusak akibat banjir, rumah para siswa juga terendam. Lengkap sudah penderitaan mereka. Semua pihak harus turun tangan sekarang juga," tegas Lalu Hadrian kepada Parlementaria, Senin (10/3).
Politisi Fraksi PKB yang akrab disapa Lalu Ari ini mengkritik lambannya respons pemerintah terhadap dampak banjir yang melanda Jabodetabek, terutama di Bekasi. Ia mengungkapkan bahwa kerusakan sekolah terjadi merata, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SLB.
Akibat kondisi ini, ribuan siswa terpaksa dirumahkan karena gedung sekolah tidak dapat digunakan. Selain itu, banyak siswa kehilangan perlengkapan belajar seperti buku, alat tulis, dan seragam sekolah yang hanyut terbawa banjir.
Lalu Ari mengapresiasi langkah cepat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti yang langsung turun ke lokasi terdampak untuk memberikan bantuan kepada para siswa. Namun, ia menegaskan bahwa aksi nyata harus lebih dari sekadar bantuan awal.
"Perbaikan sekolah harus menjadi prioritas utama. Tidak hanya pembersihan lumpur, tetapi juga rekonstruksi bangunan yang rusak harus dilakukan secepatnya. Pemerintah harus memiliki data konkret mengenai tingkat kerusakan dan kebutuhan anggaran agar solusi bisa diimplementasikan dengan cepat dan tepat," ujarnya.
Ia juga menyoroti minimnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, yang menurutnya menghambat percepatan perbaikan sekolah. Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa dibiarkan bekerja sendiri dalam menangani masalah ini.
"Jika pemerintah pusat tidak segera turun tangan, proses perbaikan bisa berlarut-larut. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak ini kehilangan hak pendidikan mereka lebih lama lagi," katanya.
Sebagai langkah antisipatif, Lalu Ari meminta pemerintah menyiapkan fasilitas belajar alternatif jika perbaikan gedung sekolah memakan waktu lama.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa Komisi X DPR RI tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal persoalan ini. Pihaknya berencana turun langsung ke lokasi terdampak untuk mengevaluasi kondisi sekolah secara langsung.
"Kami akan memanggil Mendikdasmen dalam waktu dekat untuk memastikan langkah-langkah konkret yang akan diambil pemerintah dalam memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak ini," pungkasnya.
Komisi X menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang tidak boleh dikorbankan oleh kelambanan birokrasi. Kini, bola ada di tangan pemerintah: bertindak cepat atau membiarkan ribuan anak tetap dalam ketidakpastian. (RO/Z-10
