2 weeks ago
12
Pemerintah Negara Bagian Oregon kembali menggugat langkah Presiden Donald Trump yang mengirimkan pasukan Garda Nasional California ke Portland. (Media Sosial X)
NEGARA Bagian Oregon berencana kembali menggugat pemerintahan Donald Trump atas keputusan mengerahkan Garda Nasional California ke Portland. Langkah ini dilakukan setelah seorang hakim federal sebelumnya memblokir upaya Trump untuk mengirim Garda Nasional Oregon ke kota tersebut.
Jaksa Agung Oregon, Dan Rayfield, menegaskan keputusan Presiden Trump tetap tidak sah, meskipun kini melibatkan pasukan dari negara bagian lain.
“Apa yang tidak sah dengan Garda Nasional Oregon, juga tidak sah dengan Garda Nasional California,” ujar Rayfield dalam konferensi pers.
Rayfield mengatakan pihaknya telah mengubah gugatan di pengadilan distrik federal dan berencana mengajukan permohonan perintah penahanan sementara kedua untuk menghentikan tindakan Presiden tersebut.
Pengerahan Sah
Juru Bicara Gedung Putih Abigail Jackson menegaskan bahwa langkah Trump sah secara hukum. Pasalnya dilakukan untuk melindungi aset dan personel federal di tengah protes yang disebutnya “berbahaya”.
Gubernur Oregon Tina Kotek mengonfirmasi sekitar 100 pasukan Garda Nasional California sudah tiba di Oregon, dengan lebih banyak lagi dalam perjalanan. Pentagon menyebut pengerahan itu bertujuan mendukung ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) dan penegakan hukum federal lainnya.
Namun, Kotek mengecam keputusan tersebut sebagai bentuk penghindaran terhadap putusan Hakim Distrik AS Karin Immergut, yang sebelumnya melarang pengerahan Garda Nasional Oregon. Hakim menilai Presiden Trump melampaui kewenangan konstitusionalnya dan melanggar Amandemen Kesepuluh.
“Tidak ada pemberontakan atau ancaman keamanan nasional di Oregon. Ini rumah kami, bukan target militer,” tegas Kotek.
California Juga akan Gugat
Di sisi lain, Gubernur California Gavin Newsom juga mengecam langkah tersebut dan berencana mengajukan gugatan serupa.
“Ini adalah penyalahgunaan hukum dan kekuasaan yang luar biasa,” katanya.
Hakim Immergut dalam keputusannya menyatakan bahwa protes di Portland tidak mencapai tingkat kekerasan yang membutuhkan intervensi militer. Ia memperingatkan, tindakan pemerintah federal ini “mengaburkan batas antara kekuasaan sipil dan militer”, sesuatu yang bisa merugikan prinsip demokrasi Amerika.
Kasus ini menjadi lanjutan dari kontroversi serupa di California, di mana pengadilan sebelumnya memutus pemerintahan Trump melanggar hukum dengan mengirim ribuan pasukan federal untuk membubarkan demonstrasi terhadap kebijakan imigrasi.
Dengan dua negara bagian kini menentang langkah yang sama, konflik antara pemerintah federal dan otoritas lokal tampaknya akan kembali memanas di bawah kepemimpinan Trump. (CNN/Z-2)
