2 weeks ago
8
SELULAR.ID – Direktur Eksekutif dari Institute Information and Communication Technology (ICT), Heru Sutadi menilai Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid harus menghapus direktorat jenderal (Dirjen) yang tidak perlu.
Heru menyebut perlu adanya reorganisasi atau perubahan organisasi di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Pasalnya sejak berdirinya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, nama sebelumnya Komdigi) hingga kini belum ada transformasi organisasi.
“Padahal tuntutan Kominfo adalah transformasi digital tetapi organisasinya tidak mengalami transformasi,” ujar Heru Sutadi kepada Selular, Kamis (24/10/2024).
Heru merinci sejumlah direktorat jenderal (Dirjen) yang ada di Kominfo sudah ada lebih dari satu dekade yang lalu dan sudah tidak relevan lagi dengan tantangan zaman saat ini.
“Misalnya ada Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik yang saat ini sudah tidak relevan. Kenapa namanya tidak Dirjen Komunikasi Publik dan Literasi Digital,” ujar Heru.
“Karena bicara digitalisasi tidak hanya bicara teknologi tetapi juga infrastruktur, pemerintahan digital, budaya digital, masyarakat yang digital, sehingga perlu adanya literasi,” sambungnya.
Baca juga: Pengamat Soroti Modal Meutya Hafid Jadi Menteri Komdigi
Para Ahli Harus Mengisi
Selain itu, Heru Sutadi berharap supaya Menteri Komunikasi dan Digital yang baru dilantik yakni, Meutya Hafid untuk memasukan orang yang ahli di bidangnya dalam pimpinan Dirjen Komdigi.
Memang biasanya untuk posisi pejabat setingkat Dirjen akan ada lelang dan meritrokrasinya harus berjalan.
Tetapi, menurut Heru kompetisi untuk lelang jabatan ini tidak berlaku dalam beberapa tahun terakhir serta justru rekan-rekan menteri yang akhirnya mengisi posisi tersebut.
“Ada dua posisi Dirjen yang langsung penunjukan karena orang dekat menteri ini seharusnya tidak boleh lagi,” ungkap Heru.
“Harus memilih orang yang pas dan yang terbaik untuk membantu Komdigi karena tugas dan tantangan akan semakin berat,” lanjutnya.
Baca juga: Menkomdigi Meutya Hafid Punya Tugas Berat, Kominfo Sebelumnya Gagal Lakukan
Modal Meutya Hafid
Heru juga memberikan pandanganya terkait penunjukan Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Sebelumnya, Heru Sutadi berharap supaya orang yang ahli yang duduk di kursi Menteri Komdigi serta bukan dari partai politik atau malah seperti giveaway.
Namun, kini Meutya Hafid yang justru politisi dari Partai Golkar yang menjadi Menteri Komdigi.
Heru Sutadi menyebut masih terlalu dini untuk menilai apakah Meutya Hafid layak duduk di kursi Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Baca juga: Pengamat Sebut Kursi Menkominfo Harus Diisi Orang Ahli, Bukan Sekadar Giveaway
“Jika menilik background Bu Meutya Hafid yang pernah menjadi Ketua Komisi I DPR RI, seharusnya beliau sudah punya modal yang cukup,” kata Heru kepada Selular, Rabu (23/10/2024).
Heru menyebut Komisi I adalah tim yang merumuskan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan tentunya Meutya Hafid sudah paham seluk beluk hal ini.
“Selain itu,beliau juga cukup konsen saat terjadi peretasan Pusat Data Nasional dan menyebut kebodohan Kominfo ketika tidak ada back up,” sambungnya.
Modal ini harusnya cukup untuk Meutya Hafid memimpin Kementerian Komdigi dengan tuntutan target yang juga cukup berat dari Presiden Prabowo Subianto.
“Meski cukup modal, tetapi target dari Pak Prabowo juga cukup berat seperti pertumbuhan ekonomi 8 persen dan semua menteri harus perform termasuk Komdigi,” ujar Heru.
Tidak hanya itu, Heru menambahkan, masih ada sejumlah pekerjaan rumah bagi Meutya Hafid dan Kementerian Komdigi.
Misalnya saja, tantangan keamanan siber yang lemah dan memberikan perlindungan data yang maksimal.
Baca juga: Prabowo Ubah Nomenklatur Kominfo Jadi Komdigi, Ini Kata Pengamat
Lalu, mendukung e-commerce kita yang bisa mendukung UMKM supaya mensejahterakan masyarakat, serta infrastruktur untuk mendukung transformasi digital.
“Ini memang bukan kerja sendiri, tetapi seorang Menteri harus bisa mengorkestrasi dan selama hampir satu dekade ini Kominfo sulit untuk mengorkestrasi,” jelas Heru.
“Orkestrasi yang dimaksud ini tidak hanya di dalam lingkup Kominfo saja, tetapi juga di luarnya, seperti pelaku industri, dunia pendidikan, serta masyarakat,” tandasnya.
Ikuti informasi menarik lainnya dari Selular.id di Google News
