9 hours ago
3
(DOK THINK POLICY)
DI tengah sorotan global terhadap kecerdasan buatan (AI), termasuk momentum ASEAN–UK AI Innovation Summit pekan lalu di Kuala Lumpur, Indonesia berada di persimpangan penting, antara mengejar pertumbuhan teknologi dan memastikan tata kelola AI yang aman, adil, dan relevan bagi publik.
Menjawab kebutuhan itu, Think Policy bersama Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dan didukung oleh Komdigi merilis laporan 'Co-Creating Indonesia’s AI Future Through Meaningful Policy Dialogues', sebuah dokumen yang menyusun berbagai pelajaran dari praktik, tantangan, dan peluang pengembangan AI di Indonesia saat ini.
Laporan ini dirancang sebagai panduan praktis yang bisa dibaca siapa saja. Mulai dari pembuat kebijakan, pelaku industri, hingga masyarakat umum yang ingin memahami arah AI ke depan. Sepanjang 2024–2025, tim penyusun laporan berdialog dengan berbagai aktor dari enam sektor strategis, yaitu: E-commerce, Keuangan, Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi Kreatif, dan Keberlanjutan.
Forum lintas sektor yang membahas talenta digital, interoperabilitas kebijakan, dan etika juga menjadi bagian penting dalam merumuskan temuan-temuan laporan ini. Hasilnya adalah peta yang jujur dan menyeluruh tentang bagaimana AI bekerja di lapangan, siapa saja aktor utamanya, serta celah-celah yang masih perlu dijembatani lewat kebijakan.
"Banyak perbincangan soal AI masih terlalu teknis, padahal ini menyentuh hidup sehari-hari, dari rekomendasi belanja, proteksi dari penipuan, sampai bagaimana anak-anak belajar di sekolah,” jelas Chief Growth Officer Think Policy, Florida Andriana. “Kami menyusun laporan ini untuk mempertemukan suara publik, inovator, dan pembuat kebijakan, agar arah AI Indonesia benar-benar kontekstual, adaptif, dan tidak lepas dari nilai-nilai kemanusiaan.”
AI sudah digunakan luas, tapi tantangannya pun tak sedikit, siapa yang bertanggung jawab jika hasil AI keliru? Apakah semua orang punya akses yang setara? Bagaimana mencegah bias dalam algoritma? Laporan ini mengajak pembaca untuk tidak sekadar kagum pada teknologi, tapi juga waspada dan reflektif.
Untuk menjawab kompleksitas ini, laporan mengusulkan enam fondasi ekosistem AI nasional:
1. Infrastruktur digital yang merata dan siap untuk skala.
2. Talenta digital yang andal secara teknis dan tanggap secara etik.
3. Tata kelola data dan layanan digital yang aman dan interoperabel.
4. Ekosistem inovasi yang memungkinkan eksperimen dan kolaborasi.
5. Etika dan inklusivitas sebagai prinsip dasar pengembangan AI.
Alih-alih mendorong adopsi masif tanpa arah, laporan ini menekankan pentingnya eksperimen yang relevan dan siap diterapkan secara lebih luas, dan tidak meninggalkan kelompok rentan. Kebijakan AI yang baik bukan hanya soal aturan, tapi juga keberanian untuk mendengar suara pengguna dan keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan.
Sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki posisi strategis, bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tapi sebagai penentu arah tata kelola AI kawasan.
Dalam konteks ini, laporan ini hadir untuk memperluas literasi publik, memantik partisipasi bermakna, dan mendorong regulasi yang lebih siap menghadapi masa depan. (H-1)
