9 hours ago
2
ilustrasi.(MI)
SETELAH gencatan senjata permanen antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina, serta dimulainya proses pertukaran tahanan, perhatian dunia mulai beralih menuju upaya pemulihan kemanusiaan dan ekonomi.
Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengimbau masyarakat untuk menyalurkan semangat solidaritas secara positif dan konstruktif. Salah satunya dengan memperkuat ekonomi umat dan mendukung pelaku usaha lokal, sebagai bagian dari kepedulian yang tidak hanya berdampak luar, tetapi juga memberi manfaat bagi ketahanan ekonomi nasional.
Wakil Ketua DMI, Imam Addaruqutni, menyebut semangat membela Palestina sebagai bentuk empati yang mulia. Ia mengimbau agar semangat ini diarahkan secara bijak, termasuk dalam gerakan boikot, agar tidak berdampak negatif pada pelaku usaha lokal. Menurutnya, aksi solidaritas akan lebih kuat jika didasarkan pada informasi yang kredibel dan sikap yang hati-hati.
"Diperlukan sikap yang lebih bijak dan penuh kehati-hatian (terhadap solidaritas kemanusiaan khususnya boikot). Sikap apriori atau asumsi yang tidak berdasar ini bisa berdampak serius dan berisiko melemahkan ekonomi saudara-saudara kita sendiri di Indonesia," ujar dia kepada wartawan, Selasa (14/10).
Imam mengingatkan, bahwa tantangan terhadap ketahanan ekonomi nasional tidak selalu datang dari luar. Sejak konflik terjadi, banyak produk dalam negeri ikut terdampak kampanye boikot yang tidak didasarkan pada informasi yang valid. Ia juga menyoroti kemungkinan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan isu sensitif seperti boikot untuk melemahkan ekonomi Indonesia dari dalam. Karena itu, DMI mengajak masyarakat untuk tetap waspada dan bijak dalam menyikapi setiap ajakan solidaritas.
"Jika ada upaya mencantumkan produk-produk dalam negeri ke dalam daftar boikot dengan tujuan merugikan bangsa sendiri, tentu hal seperti ini perlu kita waspadai dan sikapi bersama," ujarnya.
Senada dengan Imam, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis menilai kesadaran generasi muda Indonesia terhadap isu kemanusiaan semakin meningkat dan perlu dibimbing dengan edukasi yang tepat.
“Sekarang anak-anak kecil kalau mau beli produk saja sudah mengecek, ini produk Israel atau bukan. Kesadaran ini perlu dibimbing dengan panduan yang jelas,” ujarnya belum lama ini.
Untuk mencegah kesalahpahaman, DMI bersama ulama telah menyusun panduan klasifikasi produk berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, yang dapat dijadikan pedoman dalam menyikapi isu ini. Panduan ini bertujuan untuk mencegah boikot salah sasaran, sekaligus melindungi ekonomi nasional dari efek domino akibat kesalahan informasi.
Panduan ini mengelompokkan produk dalam empat kategori haram, makruh, mubah, dan sunnah, untuk membantu masyarakat membedakan mana produk yang benar-benar terafiliasi dengan entitas Israel dan tidak.
Menurut Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, terdapat 48 perusahaan global yang diduga terlibat dalam pendudukan Israel di Palestina. Namun, merek-merek populer seperti Starbucks, McDonald’s hingga Pizza Hut yang sering menjadi sasaran boikot di Indonesia tidak termasuk dalam daftar tersebut. Bahkan, beberapa di antaranya telah menggunakan bahan baku lokal hingga 70% dan kepemilikannya di Indonesia sudah 100% dikuasai oleh pengusaha lokal.
Dalam konteks ini, boikot yang salah sasaran dapat menimbulkan efek domino terhadap rantai pasok lokal, yang pada akhirnya merugikan petani, UMKM, hingga tenaga kerja.
Peneliti Ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menjelaskan perusahaan yang memiliki rantai pasok lokal tinggi justru berperan besar menjaga ketahanan ekonomi nasional.
“Jika perusahaan besar dengan rantai pasok lokal kehilangan dukungan pasar domestik, risiko efek domino sangat besar, kontrak dengan pemasok terputus, UKM (pemasok) kehilangan pendapatan, terjadi PHK, dan ekonomi lokal ikut melemah,” jelas Yusuf kepada media beberapa waktu lalu.
Yusuf menambahkan, banyak perusahaan besar di Indonesia yang justru menyerap hasil pertanian dan peternakan dalam negeri, memberdayakan UMKM, serta membuka lapangan kerja.
Hal senada disampaikan oleh Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat. Ia menilai bahwa aksi boikot tanpa dasar yang kuat berpotensi merugikan perekonomian nasional, terutama berdampak langsung terhadap pekerja dan buruh.
“Jadi, meskipun tujuannya baik perlu dipikirkan dampaknya agar tidak justru merugikan pekerja dan perekonomian nasional,” kata Mirah kepada media.
Menurutnya, meskipun boikot merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang sah, namun jika tidak dikelola dengan baik, justru akan menambah beban pekerja, di tengah berbagai tekanan ekonomi lain seperti pelemahan ekspor, ketidakpastian investasi, dan perubahan pola konsumsi.
Oleh karena itu, seiring meredanya ketegangan geopolitik, solidaritas masyarakat Indonesia kini perlu berevolusi, dari gerakan reaktif menuju gerakan produktif. Dukungan terhadap Palestina tetap bisa diwujudkan, namun dengan cara yang memperkuat kemandirian dan ketahanan ekonomi bangsa sendiri. (Cah/P-3)
