Perayaan Milad ke-7 Himperra.(Dok. Himperra)
Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menegaskan komitmennya mendukung penuh kebijakan pembangunan perumahan nasional yang dicanangkan pemerintah.
Ketua Umum Himperra, Ari Tri Priyono, menyebut tahun ini menjadi titik penting dalam sejarah pengembangan perumahan rakyat di Indonesia, seiring dengan berbagai insentif besar-besaran yang diluncurkan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait.
Ari menilai program 3 juta rumah per tahun menjadi tonggak penting untuk menjawab kebutuhan hunian nasional.
"Pemerintah juga menambah kuota rumah subsidi pada 2025 dari 220 ribu menjadi 330 ribu unit, serta memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah," ungkap Ari dalam perayaan milad ke-7 Himperra, kemarin.
Ia menjelaskan, batas gaji konsumen rumah subsidi kini naik dari Rp6 juta menjadi Rp12 juta untuk pekerja tunggal, dan dari Rp7 juta menjadi Rp14 juta bagi pasangan bekerja.
Tak hanya itu, melalui SKB tiga Menteri, PKP, Dalam Negeri, dan ATR/BPN, pemerintah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk pembelian rumah subsidi. Di sisi lain, untuk rumah non-subsidi, kebijakan PPN ditanggung pemerintah (DTP) 100% diperpanjang hingga 2027 bagi rumah dengan harga maksimal Rp2 miliar.
“Belum pernah terjadi sebelumnya pemerintah memberikan insentif sebesar ini untuk sektor perumahan,” kata Ari.
KUR Rp150 Triliun Pacu Industri Perumahan
Menjelang akhir 2025, kata dia, pemerintah juga menambah stimulus melalui peluncuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp150 triliun bagi pelaku UMKM sektor perumahan, termasuk kontraktor kecil, pemasok bahan bangunan, dan pengembang lokal.
Langkah ini, dinilai Ari, akan memperkuat rantai pasok perumahan nasional serta mendorong pemerataan pembangunan di daerah.
Sebagai bagian dari dukungan konkret, HIMPERRA menyalurkan subsidi uang muka (down payment) rumah FLPP gratis untuk 70 ribu unit yang ditujukan bagi anggota BPJS Ketenagakerjaan.
Program ini disebut Ari sebagai kontribusi nyata organisasi terhadap pelaksanaan program tiga juta rumah.
“Himperra yang beranggotakan lebih dari 3.000 developer di seluruh Indonesia siap menjadi garda terdepan pelaksana kebijakan perumahan nasional,” tegasnya.
Menurut Ari, Himperra merupakan organisasi pengembang terbesar ketiga di Indonesia, dengan sekitar 80% anggotanya bergerak di sektor perumahan bersubsidi.
Melalui kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait, Ari berharap percepatan pembangunan rumah rakyat dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.
“Dengan adanya dukungan regulasi, insentif fiskal, dan pembiayaan yang kuat, target tiga juta rumah per tahun bukan lagi impian,” ujarnya optimistis.
Peringatan milad ke-7 Himperra yang berlangsung sejak Agustus hingga Oktober 2025 menjadi ajang konsolidasi para pelaku industri perumahan. Selain menandai komitmen sosial melalui sejumlah kegiatan amal, acara ini juga menjadi simbol kebangkitan sektor properti rakyat di tengah kebijakan baru pemerintah.
Ari berharap, agar pada milad ke-8 tahun depan, Presiden Prabowo dapat hadir langsung. “Kami ingin menunjukkan bahwa sektor perumahan adalah mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat,” katanya. (Z-10)

16 hours ago
3
















































