6 hours ago
1
Selular.id – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan sekitar 2.500 desa di Indonesia masih belum terkoneksi internet.
Data ini sedikit berbeda dengan catatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang menyebut angka mencapai 3.000 desa.
Pemerintah kini berupaya menyinkronkan data untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur digital menjangkau wilayah tertinggal.
Meutya menjelaskan proses harmonisasi data antar kementerian sedang berlangsung intensif.
“Kemarin Pak Mendes (PDT) datang ke kantor kami, kami sedang mencocokkan data juga karena kalau di data kami ada sekitar 2.500 desa yang belum terkoneksi, di datanya Pak Mendes kurang lebih 3.000-an. Paling tidak kita mulai dengan data yang cukup dekat,” tutur Meutya di Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).
Meski terdapat perbedaan angka, kedua kementerian sepakat bahwa puluhan juta warga Indonesia masih kesulitan mengakses internet.
Menurut data terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sekitar 229 juta orang telah terkoneksi internet dari total populasi 284,4 juta jiwa pada 2025.
Angka ini menunjukkan penetrasi internet nasional mencapai 80,6%.
“Jadi 80% lebih kalau dari seluruh provinsi kita sudah (terkoneksi internet), seluruh kabupaten juga sudah, yang belum adalah di tingkat desa,” tegas Meutya. Kondisi ini menguatkan pernyataan sebelumnya bahwa sekitar 60 juta warga Indonesia masih belum menikmati akses internet.
Komitmen Pemerataan Digital
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan konektivitas digital hingga ke pelosok desa.
Meutya menekankan bahwa akses informasi merupakan hak asasi manusia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.
“Transformasi digital harus bisa dirasakan di tingkat terkecil hingga ke desa-desa,” ujarnya.
Dalam upaya konkret, Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan berbagai langkah strategis.
Pembangunan menara pemancar (BTS) dan titik akses internet di Papua menjadi prioritas, disusul penyelenggaraan lelang frekuensi, serta kerja sama dengan operator seluler untuk pemerataan akses di seluruh wilayah Indonesia.
Langkah ini sejalan dengan target BAKTI Kominfo yang mengejar konektivitas seluruh desa di Indonesia tahun 2025.
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mendorong percepatan ini dengan menekankan bahwa internet telah menjadi hak dasar masyarakat.
“Tanpa aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat, transformasi digital hanya akan memperlebar kesenjangan ekonomi yang menyisakan kelompok rentan,” tulis CIPS dalam catatan di awal kuartal kedua 2025.
Tantangan Konektivitas Desa
Peneliti CIPS Muhammad Nidhal menyoroti bahwa angka penetrasi nasional 80,6% tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di daerah pedesaan.
Data APJII menemukan bahwa penetrasi internet di perdesaan hanya mencapai 30,5%, jauh di bawah daerah perkotaan yang mencapai 69,5%.
“Terdapat desa-desa yang berada di daerah tertinggal, terluar dan terdepan atau daerah 3T, dan desa yang menghadapi kondisi ekstrim secara geografis dan spasial,” jelasnya.
Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur digital.
Teknologi satelit seperti Starlink dianggap sebagai solusi potensial untuk menjangkau daerah terpencil, meski implementasinya masih memerlukan koordinasi lebih lanjut.
Persoalan kualitas akses juga menjadi perhatian serius. Nidhal menekankan bahwa pemerintah tidak boleh berpuas diri dengan angka penetrasi yang terlihat tinggi.
“Kualitas akses internet harus jadi pertimbangan lebih konkrit dan tidak cukup berpuas atas data 80% penetrasi akses digital di seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.
Upaya pemerintah dalam mengejar konektivitas digital mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) sebelumnya telah mengusulkan pemetaan prioritas untuk mengatasi blank spot di 2.233 desa yang belum tersentuh jaringan 4G.
Pemetaan ini diharapkan dapat mempercepat distribusi infrastruktur ke daerah yang paling membutuhkan.
Pertumbuhan penetrasi internet Indonesia yang mencatat kenaikan 1,17% pada periode sebelumnya menunjukkan potensi perkembangan yang positif.
Namun, tantangan terbesar tetap pada pemerataan akses ke daerah pedesaan dan wilayah 3T.
Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci utama dalam percepatan konektivitas digital.
Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan harmonisasi data dan mempercepat pembangunan infrastruktur, dengan target akhir menghadirkan akses internet yang merata dari Sabang sampai Merauke.
