7 hours ago
1
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (kanan) didampingi Staf Khusus Thomas Harming(MI/Susanto)
KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) menanggapi jabatan Direktur Utama Bulog Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya yang masih berstatus aktif sebagai prajurit TNI.
Menteri HAM, Natalius Pigai menilai hal itu telah menyalahi aturan yang akan berdampak pada terkikisnya supremasi sipil. Atas dasar itu, Pigai mendorong agar Kepala Bulog menanggalkan salah satu jabatannya.
“Dari sisi kebebasan hak sipil dan demokrasi, ini memang di luar aturan. Militer TNI itu ketika masuk ke dalam pemerintahan dan politik harusnya pensiun dan berhenti. Kepala Bulog itu harus mengundurkan diri dan pensiun dini,” jelasnya kepada awak media pada Selasa (11/3).
Pigai menilai bahwa dengan binomial jabatan yang diemban antara ranah militer dan sipil, hal itu bisa menimbulkan banyak penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia.
“Saya sampaikan dalam konteks HAM, bahwa HAM menjadi hilang ketika bicara tentang moralitas dan integritas nasional. Kita semua dalam bernegara dibatasi dengan peraturan dan Unsang-Undang sebagai hukum tertinggi,” katanya.
Kendati demikian, Pigai menepis kekhawatiran publik mengenai bangkitnya sistem Dwifungsi ABRI pada era pemerintahan Prabowo Subianto. Menurutnya, salah satu landasan sistem Dwifungsi adalah adanya kehadiran fraksi ABRI di DPR.
“Penetrasi militer melalui dwi fungsi ABRI itu dilakukan oleh satu sistem politik. Sekarang kita cek sistem politik, mana ada fraksi ABRI di DPR? Ada tidak fraksi ABRI di pemerintahan. Tidak ada fraksi ABRI hari di MPR? Tidak ada kan? Terus bagaimana sistem binomial itu berjalan?” kata Pigai.
Pigai menghimbau kepada publik agar tidak khawatir secara berlebihan dengan adanya isu terkait kebangkitan dwifungsi ABRI. Ia menjamin bahwa militerisasi dalam tubuh pemerintah dan DPR tak akan terjadi selama pemerintahan Prabowo Subianto.
“Karena hak budget sekarang itu DPR yang pegang, hak legislasi dan pengawasan juga DPR yang pegang. Sehingga ketika tidak ada fraksi ABRI di DPR, maka sudah pasti tidak mungkin militer masuk di dalam pemerintahan, sudah pasti tidak mungkin terjadi pergeseran otoritarianisme dalam perubahan konstitusi nasional. Tidak mungkin,” tegasnya.
Selain itu, Pigai menuturkan bahwa gagasan dwifungsi ABRI telah usai pada masa orde baru. Dikatakan bahwa hal itu tak akan kembali terjadi, mengingat saat ini pemerintah dan DPR dipimpin oleh kalangan sipil melalui sistem yang demokratis.
“Kita bicara tentang suatu dasar, bangunan dasar yang menggeserkan dan memunculkan sistem orde baru itu sangat tidak mungkin. Tidak ada faksi ABRI, justru DPR RI hari ini dan kekuasaan negara dipimpin oleh semua ketua umum partai politik, jadi sangat tidak mungkin militer masuk dalam pemerintah,” ujar Pigai. (P-4)
