4 hours ago
2
Foto udara kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di NTB.(Dok. Antara)
SURVEI Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) menyatakan sebanyak 75,5 persen warga Jawa Timur menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di bidang kemandirian energi selama satu tahun terakhir.
Adapun, survei ARCI dilakukan pada 7–17 Oktober 2025 di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur dengan 1.200 responden. Metode yang digunakan adalah stratified multistage random sampling dengan margin of error ±2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Direktur ARCI Baihaki Sirajt menjelaskan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan energi nasional termasuk yang tertinggi setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan efisiensi anggaran.
“Kebijakan energi menjadi salah satu indikator penting. Warga melihat langkah pemerintah menjaga kemandirian energi dan pengembangan EBT (Energi Baru Terbarukan) berjalan dengan baik,” ujar Baihaki melalui keterangannya, Rabu (22/10).
Secara umum, ARCI mencatat 82,2 persen warga Jawa Timur puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran. Angka ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap arah kebijakan nasional, terutama dalam menjaga ketahanan energi dan kemandirian ekonomi daerah.
"Angka ini juga menandai sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan provinsi berjalan dengan baik. Sehingga apresiasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah sangat positif,” kata Baihaki.
Salah satu faktor yang menguatkan persepsi positif publik adalah kebijakan energi berbasis rakyat. Menurut Baihaki, publik melihat adanya manfaat langsung dari kebijakan sektor energi terhadap perekonomian lokal, terutama di daerah penghasil migas seperti Bojonegoro, Tuban, dan Gresik.
“Jawa Timur menjadi salah satu basis kepuasan tertinggi karena masyarakat melihat hasil nyata dari kebijakan energi, hilirisasi, serta upaya transisi ke energi baru terbarukan,” ujarnya.
Kebijakan legalisasi dan optimalisasi sumur minyak rakyat menjadi contoh konkret. Berdasarkan data Dinas ESDM Jawa Timur, saat ini terdapat 798 sumur minyak rakyat yang telah diinventarisasi—371 di Bojonegoro, 408 di Tuban, dan 19 di Gresik. Program ini dilakukan sebagai implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, yang memberi ruang bagi BUMD, koperasi, dan UMKM untuk mengelola sumur minyak masyarakat secara legal dan berkelanjutan.
Langkah tersebut dinilai mampu mendorong ketahanan energi nasional sekaligus membuka peluang pendapatan daerah dan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.
“Kebijakan ini bukan hanya soal energi, tapi juga ekonomi rakyat. Menteri Bahlil berhasil menghubungkan kepentingan energi nasional dengan manfaat langsung bagi masyarakat,” imbuh Baihaki.
Meski tingkat kepuasan publik cukup tinggi, ARCI menilai pemerintah tetap harus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek energi dan hilirisasi.
“Tantangannya sekarang bukan hanya mempercepat, tetapi memastikan tidak ada praktik penyimpangan di lapangan. Publik puas, tapi mereka juga semakin kritis,” tegas Baihaki.
(H-3)
