9 hours ago
6
Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, kembali ditangkap atas perannya dalam upaya pemberlakuan darurat militer. (AFP)
MANTAN Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, kembali ditangkap atas perannya dalam upaya pemberlakuan darurat militer pada akhir tahun lalu. Sebuah insiden yang mengguncang stabilitas politik negeri itu.
Penangkapan ini dilakukan setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Yoon. Hakim menyebut adanya kekhawatiran Yoon dapat menghilangkan barang bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut.
Yoon sebelumnya telah dimakzulkan pada April lalu akibat tindakannya memberlakukan darurat militer selama enam jam pada Desember, tanpa proses konstitusional yang sah. Ia menjadi presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang ditangkap saat masih menjabat.
Tuduhan Kudeta dan Pelanggaran Kewenangan
Tim penasihat khusus yang ditunjuk pemerintah mengajukan lima dakwaan utama dalam sidang maraton selama tujuh jam, termasuk tuduhan utama: memimpin upaya pemberontakan (insurrection). Salah satu tuduhan menyebut bahwa Yoon sengaja tidak mengundang beberapa anggota kabinet dalam rapat sebelum mendeklarasikan darurat militer. Tindakan yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hak dan prosedur pemerintahan.
Yoon membantah semua dakwaan tersebut saat hadir bersama tim kuasa hukumnya. Namun, usai sidang, ia langsung dibawa ke Pusat Penahanan Seoul sambil menunggu keputusan resmi terkait penahanannya.
Ini bukan kali pertama Yoon ditangkap. Ia sempat ditahan pada Januari lalu setelah konfrontasi sengit antara aparat dan para pendukungnya di kediamannya di pusat Kota Seoul. Aparat bahkan harus membongkar barikade dan kawat berduri untuk membawanya ke tahanan. Namun, penahanan itu dibatalkan dua bulan kemudian oleh pengadilan atas alasan teknis, meski proses hukum tetap berlanjut.
Jika terbukti bersalah, Yoon terancam hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati.
Provokasi dan Manipulasi Militer
Media lokal melaporkan jaksa menemukan bukti Yoon memerintahkan penggunaan drone militer untuk melintasi wilayah udara Korea Utara. Tujuannya diduga untuk memicu respons agresif yang bisa dijadikan dalih pembenaran atas keputusan darurat militernya.
Sejumlah pejabat tinggi lain dalam pemerintahan Yoon juga menghadapi dakwaan, termasuk pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan. Perlu dicatat bahwa pemberontakan merupakan salah satu dari sedikit kejahatan yang tidak dilindungi oleh kekebalan presiden di Korea Selatan. Kini setelah Yoon tak lagi menjabat, ia terbuka terhadap tuntutan hukum lain.
Era Baru di Bawah Kepemimpinan Lee Jae-myung
Setelah pemakzulan Yoon, pemilu darurat digelar dan dimenangkan oleh Lee Jae-myung pada Juni lalu. Dalam kampanyenya, Presiden Lee berjanji akan memperkuat sistem demokrasi Korea Selatan yang sempat terguncang akibat krisis ini.
Salah satu langkah awal yang ia ambil adalah membentuk tim penasihat khusus untuk menyelidiki secara menyeluruh tindakan Yoon selama masa jabatannya—terutama terkait pemberlakuan darurat militer dan dugaan pelanggaran hukum lainnya. (BBC/Z-2)
