3 hours ago
2
Mohsen Hasan Dewan Pakar Partai NasDem Pemerhati Sosial, Politik, Ekonomi, Budaya dan Isu Global(Dok. Pribadi)
BEBERAPA pakar ekonomi menyikapi perubahan yang terjadi di luar dugaan mereka. Terjadilah pro kontra terhadap pemerintah yang merombak atau reshuffle 4 orang dari 5 menteri adalah orang-orang loyalis mantan Presiden ke-7 dan juga dampak demontrasi yang terjadi hampir di seluruh Nusantara.
Tuntutan para demonstran hanya menghendaki reformasi terhadap kesejahteran dan keadilan bagi masyarakat secara menyeluruh. Adapun tuntutan yang diajukan ke DPR dan pemerintahan Prabowo Subianto, yaitu 17+8 sebagian dikabulkan dan sebagian lagi dalam kajian.
Masyarakat mengetahui peran strategis Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Tugas Kemenkeu mencakup perumusan kebijakan fiskal, pengelolaan kas negara, pengelolaan utang negara, pengelolaan aset negara, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta pengawasan dan pengendalian. Kemenkeu juga menjalankan fungsi khusus sebagai Bendahara Umum Negara, Chief Financial Officer (CFO) negara, serta sebagai Koordinator Hubungan Fiskal Pusat dan Daerah.
Kementerian Keuangan melalui pelaksanaan peran strategis tersebut, berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menjaga stabilitas ekonomi dan kesehatan fiskal jangka menengah-panjang, meningkatkan efektivitas program pembangunan, serta memperkuat ketahanan fiskal dalam menghadapi berbagai tantangan global.
Dalam menjalankan peran strategis tersebut, Kemenkeu terus memperkuat pengelolaan keuangan negara melalui peningkatan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Cakupan pengelolaan APBN juga semakin luas, melibatkan 99 Kementerian/Lembaga, 546 pemerintah daerah, 75.266 desa, serta 19.439 satuan kerja. Kemenkeu juga melayani 82,23 juta wajib pajak dan 148 ribu eksportir/importir. Volume transaksi harian pengelolaan keuangan negara sangat besar, tecermin dari lebih dari 2,3 juta data faktur pajak, 22.894 dokumen SPM, dan 39.680 dokumen pabean yang dikelola setiap hari.
Rekam Jejak Sri Mulyani
Sri Mulyani memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan. Ia menjadi menkeu pada kepemimpinan tiga presiden; Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi), dan Prabowo Subianto. Selama masa jabatannya, ia memainkan peran penting dalam menyusun kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur nasional.
Berbagai penghargaan internasional diraihnya termasuk gelar Finance Minister of the Year 2019 Global and Asia Pacific dari majalah keuangan The Banker, Menteri Keuangan Terbaik Asia Timur dan Pasifik 2020 versi majalah Global Markets, hingga beberapa kali masuk daftar Wanita Paling Berpengaruh di Dunia versi majalah Forbes.
Sri Mulyani menjadi arsitek PEN. Saya kira program PEN mampu menjaga daya beli masyarakat saat itu. Sri Mulyani juga melakukan relaksasi terhadap APBN. Langkah ini diambil agar pemerintah memiliki fleksibilitas lebih besar untuk membiayai program-program penanganan Covid-19.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan legacy utama Sri Mulyani adalah keberhasilannya menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di tengah dinamika global. Kementerian Keuangan di bawah Sri Mulyani, sambungnya, berkontribusi besar pada ketahanan ekonomi terutama melalui kebijakan fiskal ekspansif saat pandemi yang menjaga konsumsi, menopang dunia usaha, dan memperkuat belanja sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Kredibilitas pengelolaan APBN di bawah komando Sri Mulyani juga dinilai menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas keuangan negara.
Kelemahan dan Kelebihan Purbaya
Ekonom senior Indef Fadhil Hasan menilai Purbaya memang seorang ekonom baik dan paham persoalan. Namun, punya satu kelemahan yang jadi kelebihan Sri Mulyani selama ini. Menurut Fadhil, kelemahan itu terletak pada rekam jajak Purbaya yang belum memiliki pengalaman mumpuni untuk menjadi Menteri Keuangan.
"Saya kira dia ekonom yang baik, paham persoalan, namun dia (Purbaya) belum memiliki pengalaman secara langsung mengelola fiskal dan ekonomi secara keseluruhan," ujarnya kepada media, Senin (8/9/2025).
Secara sederhana, fiskal adalah istilah yang berhubungan dengan keuangan negara atau pemerintah. Fiskal mencakup semua aktivitas pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran untuk membiayai segala kegiatan negara seperti pembangunan, pelayanan publik, dan lain-lain. Pengalaman ini, kata Fadhil Hasan, membedakan Purbaya dengan Sri Mulyani yang telah diakui dan dipercaya dunia usaha serta lembaga internasional.
Terbukti, selama kepemimpinan Sri Mulyani 15 tahun sebagai Menteri Keuangan di sejumlah kabinet pemerintahan berbeda, ia mampu mengelola ekonomi Indonesia dan masih kredibel bagi investor asing. Meski Fadhil tidak memungkiri beberapa tahun terakhir menjelang akhir jabatan Sri Mulyani, utang negara meningkat dan kredibilitas fiskal menurun karena Bendahara Negara tersebut banyak melakukan akomodasi terhadap keinginan Jokowi.
Menepis tuduhan para ekonom terhadap dirinya, Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinannya akan mengoptimalkan perekonomian Indonesia.
"Saya ahli fiskal. Jadi, saya ngerti betul fiskal yang produsen seperti apa," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Senin (8/9/2025).
"Lets say, saya buat fiskalnya sehat tapi kalau enggan dibelanjain juga ekonominya enggak jalan. Runtuh juga nanti ekonominya," lanjut Purbaya.
"Jadi fiskalnya sehat, tapi kita pastikan enggak menganggu sistem keuangan dan belanjanya bisa optimal," sambungnya.
Di balik penunjukkannya sebagai Menkeu baru, Purbaya menjadi sorotan publik di media sosial sebab berdasarkan catatan ia diketahui kerap menjadi bawahan Luhut Binsar Pandjaitan. Mulai saat Luhut menjabat Menko Polhukam hingga menjadi Menko Marves, Purbaya selalu berada di bawahnya sehingga Purbaya dikenal sebagai orangnya Luhut.
Munculnya nama Purbaya dinilai cukup mengejutkan karena lulusan Teknik Elektro ITB itu lebih banyak berkutat di bidang maritim dan investasi membantu Luhut Binsar Panjaitan. Namun, jika melihat rekam jejaknya sebagai anak buah Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuknya Purbaya menjadi Menkeu tidak aneh mengingat Luhut saat ini adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia. Anggapan publik di media sosial, hal ini dinilai semakin mengukuhkan Luhut sebagai pengendali ekonomi Indonesia.
Sepulang dari kunjungan ke Tiongkok, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan reshuffle kabinet yang langsung mengguncang pasar dan politik domestik. Sri Mulyani, menteri keuangan dengan reputasi global, digantikan Purbaya Yudhi Sadewa seorang ekonom dengan latar belakang akademik kuat, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) namun relatif belum teruji dalam kancah fiskal internasional.
Langkah ini bukan sekadar pergantian teknokrat melainkan simbol arah baru politik ekonomi Prabowo: berani lepas dari guardian of fiscal demi mengejar target pertumbuhan tinggi hingga 8%, sembari membuka ruang bagi pengaruh geopolitik baru dari Tiongkok dan Rusia. Namun, pertanyaannya sederhana sekaligus berat: bisakah janji 8% itu realistis?
Tiga Skenario Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2025–2029)
1. Skenario Optimistis-Reformasi Dan Ledakan FDI
Dalam jalur ini, pemerintah berhasil melakukan reformasi besar: mempercepat perizinan, menertibkan belanja sosial, dan menarik arus investasi asing dari Tiongkok, Timur Tengah, dan Jepang. Hilirisasi nikel dan pengembangan energi baru terbarukan berjalan cepat.
Proyeksi: Pertumbuhan merayap ke 7,8% pada 2029, inflasi stabil 3%, pengangguran turun ke 4%.
Syarat: Komitmen politik kuat, komunikasi pasar kredibel, dan dukungan infrastruktur logistik modern.
2. Skenario Moderat-Status Quo Terkendali
Inilah jalur paling realistis jika pemerintah melanjutkan kebijakan sekarang tanpa reformasi struktural radikal. Program prioritas tetap berjalan namun birokrasi lamban dan produktivitas meningkat pelan.
Proyeksi: Ekonomi bertumbuh stabil di 5,0*-5,8%, inflasi sekitar 3,5%, defisit APBN terkendali di 2,8*-2,9%.
Risiko: Hilangnya momentum, investor melihat Indonesia hanya sebagai pasar bukan basis produksi global.
3. Skenario Pesimistis–Krisis Kepercayaan
Jika pasar terus kehilangan kepercayaan pascapencopotan Sri Mulyani, rupiah bergejolak, biaya utang naik, sementara protes sosial membesar, maka jalur ini bisa menjadi kenyataan.
Proyeksi : Pertumbuhan melorot ke 4,0*–4,6%, defisit melebar 3,5% PDB, pengangguran di atas 5,5%.
Konsekuensi: Janji 8% runtuh, stabilitas sosial–politik terancam, dan investor asing menahan modalnya.
Purbaya Yudhi Sadewa: Antara Ekonomi Dan Polititik Fiskal
Purbaya bukan nama asing di dunia kebijakan ekonomi Indonesia. Sebagai ekonom, ia dikenal rasional, pernah aktif di LPS dan dekat dengan lingkaran pemerintahan. Namun, dibandingkan Sri Mulyani yang disegani investor global, Purbaya membawa tantangan berbeda:
Kelebihan :
- Akar akademik ekonomi yang kuat.
- Dekat dengan Presiden sehingga lebih mudah menjalankan agenda politik fiskal populis.
- Teruji dalam krisis sektor keuangan (pengalaman di LPS).
Keterbatasan :
- Belum punya rekam jejak dalam menegakkan disiplin fiskal ketat.
- Kredibilitas internasional masih tipis sehingga butuh waktu meyakinkan investor.
- Risiko menjadi political executor ketimbang fiscal guardian.
Dengan posisi ini, Purbaya bisa menjadi katalis jika mampu mengombinasikan loyalitas pada Presiden dengan disiplin anggaran. Namun, bila hanya menjadi alat politik, ia justru bisa mempercepat skenario pesimistis.
Kesimpulan: Antara Retorika dan Realitas
Target pertumbuhan 8% yang digaungkan Prabowo dan tim ekonominya bisa menjadi north star atau sekadar political retoric. Kenyataannya, jalur paling mungkin saat ini adalah skenario moderat, dengan pertumbuhan 5,5%-6% kecuali pemerintah berani melakukan reformasi. Purbaya Yudhi Sadewa kini berada di persimpangan sejarah. Apakah ia akan dikenang sebagai ekonom yang mengangkat Indonesia ke jalur reformasi atau sekadar Menkeu transisi yang memenuhi agenda populis? Jawabannya ditentukan oleh dua hal: keberanian politik Prabowo dan kredibilitas fiskal Purbaya di mata rakyat serta pasar. (H-4)
