2 weeks ago
11
(MI/M Taufan SP Bustan)
KINERJA penyuluh dan Kelompok Tani Hutan (KTH) di Sulawesi Tengah menunjukkan perkembangan positif.
Berdasarkan data Sistem Informasi Penyuluhan (SIMLU), nilai transaksi ekonomi hasil hutan di provinsi ini mencapai Rp20,07 miliar hingga tahun 2025, menempatkan Sulteng berada di peringkat kelima nasional.
Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan (PPK) Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Wahju Rudianto, mengungkapkan capaian tersebut meningkat pesat dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp1,5 miliar.
“Kita patut apresiasi peningkatan signifikan ini, meski masih banyak kelompok tani yang belum melaporkan nilai transaksi ekonominya,” terangnya dalam kegiatan diskusi dan talk show penyuluhan kehutanan di Palu, Senin (6/10).
Dari 503 kelompok tani hutan yang terdaftar di Sulteng, baru 146 atau sekitar 29 persen yang telah menginput nilai transaksi ekonomi ke dalam sistem SIMLU.
Sementara itu, dari 90 penyuluh kehutanan ASN di daerah ini, baru 52 orang yang aktif melakukan input data.
“Masih ada 357 kelompok tani hutan yang belum melaporkan aktivitas ekonominya. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” jelas Wahju.
Secara nasional, nilai transaksi ekonomi kelompok tani hutan telah mencapai Rp2,8 triliun dari target Rp700 miliar tahun 2025.
Jawa Timur menempati peringkat pertama dengan Rp1,1 triliun, disusul Lampung Rp603 miliar, Jawa Barat Rp544 miliar, Jawa Tengah Rp499 miliar, dan Sulawesi Tengah Rp20 miliar.
Saat ini, jumlah penyuluh kehutanan di Indonesia mencapai 10.227 orang, terdiri atas 2.660 PNS, 655 pegawai P3K, 6.029 penyuluh swadaya masyarakat, dan 883 penyuluh swasta.
Di Sulteng sendiri terdapat 226 penyuluh yang tersebar di pelbagai kabupaten dan kota.
Wahju juga menyoroti minimnya dukungan operasional bagi para penyuluh.
Tahun ini, bantuan biaya operasional penyuluh hanya berkisar Rp320 ribu hingga Rp480 ribu per bulan tergantung wilayah, dan pembayaran pun baru terealisasi selama tujuh bulan akibat efisiensi anggaran.
“Kami terus berupaya memperjuangkan peningkatan dukungan bagi para penyuluh agar peran mereka dalam pemberdayaan kelompok tani hutan dapat berjalan lebih optimal,” imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Ellen Esther Pelealu, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan para penyuluh kehutanan di seluruh Indonesia, termasuk di Sulteng.
Menurutnya, penyuluh merupakan garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan dan mendukung pembangunan lingkungan. Karena itu, perhatian terhadap kebutuhan dan kesejahteraan mereka perlu menjadi prioritas.
“Kami di Komisi IV selalu berupaya melihat apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan para penyuluh. Mereka bekerja langsung di lapangan, di bawah terik matahari, bahkan ada yang menangani dua hingga tiga desa,” ujar Ellen.
Ia mengakui, sejak 2019 belum ada pembaruan seragam dan perlengkapan kerja bagi penyuluh. Selain itu, dukungan operasional juga masih terbatas.
Untuk itu, DPR akan terus mendorong Kementerian Kehutanan dan yang pihak yang terkait agar menambah alokasi anggaran bagi penyuluh, baik untuk biaya operasional, seragam, maupun perlengkapan kerja lainnya.
“Saya berkomitmen memperjuangkan agar penyuluh mendapat perhatian lebih. Dengan efisiensi anggaran yang sedang berjalan, mungkin peningkatannya tidak besar, tetapi harus ada kemajuan,” jelasnya.
Ellen menambahkan, Kementerian Kehutanan mendapatkan penambahan anggaran sekitar 21 persen untuk tahun 2026. Kenaikan ini diharapkan dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan penyuluh kehutanan di daerah.
“Setidaknya ada tambahan anggaran agar kesejahteraan penyuluh meningkat. Mereka ujung tombak yang menjaga hutan kita tetap lestari,” tandasnya. (h-1)
