4 hours ago
2
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Mendikdasmen RI), Abdul Mu’ti.(Dok. Antara)
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Menteri Dikdasmen), Abdul Mu’ti, menjabarkan capaian selama satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (pemerintahan Prabowo-Gibran). Salah satu capaian yang disebutkan adalah terkait program Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan anggaran Rp16,9 triliun untuk 10.440 tahun ini, namun dengan sistem swakelola sudah ditandatangani perjanjian kerja sama untuk 16.140 satuan pendidikan.
“Sudah berjalan dan bahkan ada yang sudah selesai 100 persen. Program ini dengan sistem swakelola menyerap lebih dari 400 ribu tenaga kerja di seluruh Indonesia. Ini dampak ekonomi dan lapangan kerja,” ungkapnya dalam Taklimat Media Gerak Cepat Pendidikan Bermutu untuk Semua di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Rabu (22/10).
Lebih lanjut, capaian Kemendikdasmen terkait program Digitalisasi yang menjadi program prioritas Presiden meliputi 4 program yaitu distribusi IFP (interactive flat panel), pelatihan penggunaan IFP untuk guru, penyediaan materi baik yang sudah dipasang dalam IFP maupun yang dapat diunduh di Rumah Pendidikan, dan penyediaan laptop serta hard disk di satuan pendidikan.
“IFP lebih dari 45 ribu sudah disalurkan. Ini program berbasis ada Inpres, Perpres dan keputusan sidang kabinet. Harapannya pengadaan laptop juga bisa dilakukan segera berdasarkan kesediaan sekolah. Jadi kalau ada yang enggak mau langsung kita ambil kembali. Kalau ada yang rusak bukan diperbaiki tapi diganti yang baru. Makanya program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah Indonesia,” ujar Abdul Mu’ti.
Kualifikasi dan Kesejahteraan Guru
Terobosan lainnya terkait peningkatan kualifikasi dan kesejahteraan guru. Untuk pertama kalinya Kemendikdasmen memberikan beasiswa afirmasi untuk 12.500 guru untuk mengenyam pendidikan D4/S1 dengan sistem RPL. Diharapkan dalam kurun waktu satu tahun selesai dan dapat melaksanakan wisuda tahun depan.
“Tahun depan kita alokasikan 150 ribu beasiswa untuk guru,” tegasnya.
Ada juga upaya penuntasan Pendidikan Profesi Guru (PPG), pelatihan koding dan AI untuk guru, pelatihan BK, guru non BK, upgrading guru BK, dan pelatihan guru sesuai keahlian masing-masing.
Ada juga peningkatan tunjangan sertifikasi guru non ASN Rp2 juta per bulan, untuk ASN satu kali gaji guru dan langsung ditransfer ke rekening masing-masing.
“Kemudian insentif untuk guru honorer untuk 300 ribu lebih guru yang mendapat Rp300 ribu untuk 7 bulan sehingga mendapat Rp2,1 juta dan tahun depan ada tambahan tunjangan kita naikkan Rp100 ribu sehingga tahun depan insentifnya Rp400 ribu per bulan dan langsung ditransfer ke rekening guru. Termasuk rencana peningkatan kualitas guru,” urai Abdul Mu’ti.
Mulai 2027 mata pelajaran bahasa Inggris juga akan menjadi mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD. Maka tahun depan ada pelatihan bahasa Inggris untuk guru SD.
“Pembelajaran bahasa Inggris di tingkat SD ini untuk media komunikasi bukan sebagai sains. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam menggunakan bahasa Inggris. Kita mulai pada 2027. Karena itu maka pada 2026 akan ada pelatihan guru bahasa Inggris. Ini bukan untuk guru yang punya background bahasa Inggris untuk tingkat SD. Ini berbeda dengan tingkat SMP tentu saja,” jelasnya.
Wajib Belajar dan TKA
Program unggulan Kemendikdasmen yaitu wajib belajar 13 tahun ditargetkan tahun depan dapat dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sehingga program Indonesia pintar (PIP) yang yang selama ini untuk SD, SMP, dan SMA, tahun depan sudah mulai di tingkat TK.
Terkait pelaksanaan tes kemampuan akademik (TKA), pada November 2025 sebanyak 3,5 juta peserta di tingkat SMA sudah mendaftarkan diri dan akan melaksanakan TKA. Banyak di antara mereka merupakan pelajar berkebutuhan khusus sehingga TKA ini inklusif, ramah serta humanis.
Dalam program bahasa Indonesia dan penguatan sastra, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi dalam rapat sidang umum UNESCO. Pada November ini, Kemendikdasmen akan menghadiri pertemuan UNESCO dan Mendikdasmen akan berpidato menggunakan bahasa Indonesia di forum UNESCO.
“Prinsipnya satu tahun ini adalah landasan kami untuk bekerja lebih baik lagi,” ujar Abdul Mu’ti.
Di tempat sama, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menjelaskan terkait pelatihan bahasa Inggris untuk guru SD di tahun depan. Menurutnya, dari data yang ada, masih banyak SD yang tidak memiliki guru bahasa Inggris sehingga pelatihan ini penting untuk dilakukan.
“Dari data kita di satuan pendidikan masih ada 90.447 SD yang tidak punya guru bahasa Inggris. Makanya akan kita buat pelatihan bahasa Inggris di 2026. Kita akan menyiapkan seluruh guru dalam kecakapan pembelajaran bahasa Inggris untuk siswa,” tegas Nunuk.
UU Sisdiknas
Wamendikdasmen, Atip Latipulhayat, menambahkan terkait revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas, terdapat perubahan dalam hal pengelolaan guru.
“Dalam aturan sekarang kewenangannya di pemerintah daerah. Maka berdasarkan praktik dan masalah yang muncul, diusulkan perubahan untuk efektivitas pengelolaan guru. Masih ada kewenangan daerah tapi sesuai dengan fungsinya. Misalnya distribusi guru itu ada masalah kewenangan pemerintah daerah. Dalam konteks itu pengelolaan guru akan dilakukan oleh pusat,” ucap Atip.
Kemudian menyoal putusan MK terkait sekolah gratis, langkah konkret yang Kemendikdasmen lakukan adalah mendetailkan penghitungannya.
“Jadi sudah dinormakan dalam RUU Sisdiknas dan masih dalam pembahasan dan drafnya belum bisa diberikan. Tapi kami sudah melakukan jaring aspirasi dengan berbagai pihak,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, merasa bahwa Kemendikdasmen merupakan salah satu kementerian yang terbaik dalam hal komunikasi. Dia pun berharap, ke depan Kemendikdasmen dapat memprioritaskan pemerataan pendidikan di daerah 3T.
“Kami siap mensupport pengaturan, anggaran dan pengawasan. Kami juga tengah menyusun draf RUU Sisdiknas. Naskah akademik dan draf sudah disusun dengan masukan dari Kemendikdasmen. Kami berpesan mudah-mudahan komitmen bersinergi dengan Komisi X DPR selalu berjalan dengan baik,” pungkasnya. (H-3)
