1 week ago
11
Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka (kanan) .(MI/Usman Iskandar)
MANTAN Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said menilai satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran harus menjadi momentum penting untuk melakukan koreksi total terhadap tata kelola dan kepemimpinan nasional.
“Satu tahun pertama sudah cukup menjadi ajang pembelajaran bagi pemerintah dalam menghadapi dinamika politik dan persoalan bangsa dan mencerna pembelajaran masalah,” ujar Sudirman dalam Dialog Forum Warga Negara bertajuk ‘Bisul-Bisul Permasalahan Bangsa, di Mana Akarnya?’, di Jakarta, Selasa (7/10).
Sudirman menilai selama setahun ini, akar persoalan pemerintah terletak pada fungsi kepemimpinan dan keteladanan moral. Ia menyebut lemahnya moralitas kepemimpinan menjadi sumber kekacauan dalam tata kelola negara.
“Salah satu permasalahan utama adalah fungsi kepemimpinan dan keteladanan moralnya. Itulah penyebab pokok mengapa urusan negara remuk di mana-mana. Satu-satunya jalan pemulihan adalah melakukan koreksi total atas tata cara, tata kelola, dan kepengurusan negara,” ujarnya.
Sudirman menekankan bahwa publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Ia mencontohkan, kasus program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menuai kritik publik, serta sejumlah agenda reformasi yang belum menunjukkan hasil konkret.
“Kita masih menunggu koreksi yang sifatnya konkret. Kita juga sedang menanti kabar dari Tim Reformasi Polri yang kini menjadi kontroversi, serta melihat apakah penindakan terhadap mafia minyak dan kasus hukum lainnya akan benar-benar dijalankan,” imbuhnya.
Menurut Sudirman, momentum satu tahun pemerintahan ini semestinya dijadikan refleksi untuk memperbaiki arah kebijakan nasional ke depan.
“Pemerintah masih punya waktu empat tahun. Kita berharap akan ada koreksi total yang sungguh-sungguh demi perbaikan tata kelola negara,” kata Sudirman.
Dalam pandangan Sudirman, ada beberapa tantangan besar masih menghantui pemerintahan saat ini seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, dan lemahnya kualitas demokrasi.
“Korupsi, kolusi, dan nepotisme masih marak dan menjadi wabah di mana-mana. Selain itu ekonomi memang tumbuh, tetapi menyimpan masalah laten berupa ketimpangan yang semakin dalam. Demokrasi kita secara prosedural memang kaya institusi, tapi secara substansi kering dari keteladanan dan manfaat nyata bagi rakyat,” urainya.
Selain tiga tantangan tersebut, Sudirman juga menyinggung kerusakan ekologi dan lingkungan hidup yang kian mengkhawatirkan.
“Kita juga menghadapi tantangan besar dalam hal kerusakan ekologi. Lingkungan hidup semakin rusak, dan kebijakan pembangunan belum berpihak pada keberlanjutan,” tegasnya.
Lebih jauh, Sudirman menekankan bahwa pemerintah harus melakukan perbaikan tata kelola yang dimulai dari kepemimpinan beretika dan berintegritas.
“Kepemimpinan moral adalah fondasi utama negara. Tanpa keteladanan, semua sistem dan kebijakan hanya akan menjadi formalitas belaka,” pungkasnya. (Dev/P-2)
