6 hours ago
3
Pesenam putra Jepang Shinnosuke Oka tampil pada nomor kuda pelana dalam final All-Around Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Rabu (22/10/2025).(Antara)
KEMENTERIAN Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menegaskan bahwa keputusan Indonesia menolak kedatangan atlet senam asal Israel untuk Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025 di Jakarta merupakan sikap yang sah dan berlandaskan pada prinsip kemanusiaan serta politik luar negeri Indonesia.
Sikap tersebut mendapat dukungan dari pengamat olahraga Djoko Pekik Irianto, yang menilai keputusan pemerintah sudah tepat dan konsisten dengan nilai kemerdekaan bangsa.
“Ini harus diutamakan terkait dengan kemerdekaan segala bangsa. Indonesia berpegang pada prinsip kemanusiaan dan perdamaian dunia,” ujar Djoko saat dihubungi, Kamis (23/10).
Keputusan Berdasarkan Nilai Kemanusiaan
Menurut Djoko, penolakan terhadap atlet Israel bukan tindakan diskriminatif, melainkan bentuk komitmen moral dan politik luar negeri Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina yang masih belum merdeka.
“Keputusan ini bukan urusan olahraga semata, tapi bagian dari tanggung jawab moral bangsa. Olahraga tidak bisa dilepaskan dari isu kemanusiaan dan perdamaian dunia,” jelas mantan Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia itu.
Ia juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki dasar kuat untuk menolak partisipasi Israel, karena sikap tersebut selaras dengan konstitusi dan semangat kemerdekaan bagi semua bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Terkait sanksi dari Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang melarang Indonesia menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional seperti Olimpiade dan Youth Olympic Games, Djoko menilai konsekuensi itu bisa dimengerti.
“Memang ada dampak dari keputusan ini, tapi tidak masalah. Indonesia tetap harus konsisten pada prinsip kemanusiaan,” katanya.
Meski begitu, ia menyarankan agar pemerintah dan Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) tetap melakukan langkah diplomatik.
“Kita bisa melakukan banding atau protes terhadap IOC. Apalagi protes dari federasi senam Israel ke CAS sebelumnya juga sudah ditolak,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani turut menyesalkan keputusan IOC, namun mendukung langkah Menpora dan pemerintah dalam mempertahankan sikap konsisten terhadap Palestina.
“Ini bukan diskriminasi, tapi sikap kemanusiaan. Justru IOC seharusnya memberi sanksi kepada Israel atas pelanggaran HAM yang mereka lakukan,” tegas Lalu.
Ia berharap pemerintah terus memperkuat diplomasi olahraga internasional agar Indonesia tidak kehilangan posisi di kancah global, sekaligus menjaga kehormatan bangsa.
Langkah Lanjut: NOC Indonesia masih Bahas Respons
Hingga kini, NOC Indonesia masih membahas secara internal respons terhadap sanksi IOC. Lembaga internasional itu meminta jaminan tertulis serta pertemuan di Lausanne, Swiss, untuk membicarakan kemungkinan pencabutan sanksi.
Djoko berharap, apa pun keputusan Indonesia ke depan, komitmen terhadap nilai kemanusiaan dan kemerdekaan bangsa Palestina tetap menjadi prioritas utama. (Dhk/I-1)
