7 hours ago
4
Warga Gaza.(Al Jazeera)
ORGANISASI yang mewakili media internasional di Israel dan wilayah Palestina kecewa setelah pengadilan tinggi Israel menunda putusan atas petisi untuk memberikan akses segera bagi jurnalis asing ke Jalur Gaza. Sejak perang Gaza dimulai pada Oktober 2023, otoritas Israel mencegah jurnalis asing memasuki wilayah yang hancur tersebut, hanya menerima segelintir wartawan dalam kunjungan yang dikontrol ketat bersama pasukannya.
Asosiasi Pers Asing (FPA), yang mewakili ratusan jurnalis asing, mengajukan petisi ke Mahkamah Agung yang meminta akses segera bagi jurnalis internasional ke Gaza. Pengadilan mengadakan sidang pertamanya, kemarin.
Jaksa penuntut umum mengakui bahwa situasi berubah sejak gencatan senjata Gaza tetapi meminta tambahan waktu 30 hari untuk memeriksa keadaan. Pada 10 Oktober, gencatan senjata yang didukung AS mulai berlaku dan Israel mulai menarik pasukan dari beberapa wilayah Gaza.
Pengadilan memberi waktu satu bulan kepada otoritas Israel untuk menyusun rencana pemberian akses ke Gaza bagi jurnalis asing. "Asosiasi Pers Asing kecewa dengan keputusan Mahkamah Agung Israel yang memberikan penundaan lagi kepada Negara Israel terkait masuknya jurnalis secara independen ke Gaza," kata FPA dalam pernyataan setelah sidang.
"Kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan. Kami berharap pengadilan akan memerintahkan negara untuk segera membuka perbatasan," kata anggota dewan FPA, Josef Federman, kepada AFP.
"Ini sesuatu yang kami kerjakan dan perjuangkan selama dua tahun terakhir," katanya. FPA menyatakan harapan bahwa pengadilan akan bersikap tegas terhadap penundaan lebih lanjut oleh negara.
"Negara hari ini sekali lagi mengandalkan taktik mengulur waktu untuk mencegah masuknya jurnalis," katanya. FPA mengatakan pemerintah Israel berulang kali berupaya menunda masuknya jurnalis ke Gaza, menghalangi mereka dari menjalankan tugas jurnalistik mereka dan menghalangi hak publik atas informasi.
"Sikap pemerintah tetap tidak dapat diterima. Kami kembali menyerukan akses segera ke Gaza," tambahnya. Seorang jurnalis AFP menjabat di dewan direksi FPA.
Ketua FPA Tania Kraemer sebelumnya mengungkapkan harapannya agar ada titik balik bagi kebebasan pers di wilayah konflik tersebut. FPA berharap agar akses ke Gaza segera dibuka.
Upaya FPA untuk memperoleh izin liputan independen dimulai tak lama setelah perang pecah akibat serangan Hamas terhadap Israel. Namun, desakan itu terus diabaikan oleh otoritas Israel. "Kami memiliki hak untuk memberi informasi kepada masyarakat dunia, publik Israel, dan rakyat Palestina," kata anggota dewan FPA, Nicolas Rouget.
Pengacara FPA, Gilead Sher, menyatakan harapan bahwa dalam jangka waktu 30 hari dapat ada pengaturan sementara untuk masuknya jurnalis ke Gaza. "Saya berharap Asosiasi Pers Asing akan mendapatkan persetujuan atas permintaannya, yaitu mengizinkan kami meliput situasi di Gaza," katanya.
"Yang kami inginkan adalah akses penuh, independen, dan segera bagi media internasional," kata Federman. "Kami belum pernah melihat yang seperti ini, konflik dua tahun di mana wartawan dilarang masuk ke zona konflik."
"Sepanjang perang, kami hanya memiliki gambaran sebagian tentang apa yang terjadi di dalam Gaza," katanya. "Kami semua mengandalkan rekan-rekan Palestina. Mereka sangat berani dalam apa yang telah mereka lakukan, tetapi mereka bekerja dalam situasi yang sangat sulit."
Pengawas media Reporters Without Borders (RSF) bergabung dengan petisi yang diajukan oleh FPA. RSF mengatakan bahwa pasukan Israel hingga kini menewaskan lebih dari 210 wartawan Palestina di Gaza. "Hasilnya pelanggaran yang belum pernah terjadi terhadap kebebasan pers dan hak publik atas pelaporan media yang andal, independen, dan pluralistik," kata Antoine Bernard, direktur advokasi dan bantuan RSF. (Dhk/I-2)
