Negara-Negara Eropa Tolak Demiliterisasi Ukraina

3 weeks ago 16
Negara-Negara Eropa Tolak Demiliterisasi Ukraina KANSELIR Jerman Olaf Scholz.(Dok. PBB)

KANSELIR Jerman Olaf Scholz menyatakan bahwa Eropa tidak akan mendukung proses perdamaian yang menuntut demiliterisasi Ukraina.

"Ukraina harus tetap menjadi negara yang demokratis dan berdaulat, tidak ada keputusan yang dapat diambil di luar kendali mereka. Kami sebagai orang Eropa tidak akan membiarkan hal itu terjadi," kata Scholz dalam sebuah debat TV yang dilansir Anadolu, Senin (17/2).

Scholz mengonfirmasi bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron akan menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin Eropa di Paris untuk membahas perkembangan terkini dan rencana pembicaraan AS-Rusia mengenai Ukraina.

"Kami akan bertemu untuk menyepakati hal itu, dan kami tidak akan membiarkan siapa pun menyetujui, misalnya, bahwa Ukraina akan didemiliterisasi. Sebaliknya, Ukraina membutuhkan tentara yang sangat kuat agar tidak diserang lagi," katanya, mengacu pada tuntutan Moskow akan netralitas permanen dan demiliterisasi Ukraina.

Scholz juga menekankan bahwa Eropa harus terlibat dalam negosiasi perdamaian Ukraina, mengingat posisi mereka sebagai pendukung ekonomi dan militer utama negara itu.

“Ini tidak akan berhasil tanpa kami. Kami telah memberikan lebih banyak dukungan untuk Ukraina dari Eropa daripada AS,” ucap Scholz.

“Tentu saja, kami harus bersuara dalam hal ini. Tidak akan ada jaminan keamanan yang tidak kami kembangkan, yang tidak kami terima," tambahnya.

Presiden AS Donald Trump mulai membahas kemungkinan proses perdamaian di Ukraina secara langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin minggu lalu, tanpa berkonsultasi dengan pihak Eropa.

Utusan khusus Trump untuk Rusia dan Ukraina, Keith Kellogg, mengatakan selama Konferensi Keamanan Munich pada akhir pekan bahwa pihak Eropa tidak akan diundang ke pembicaraan AS-Rusia yang direncanakan mengenai perdamaian Ukraina.

Namun, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan bahwa negara-negara Eropa yang harus mengirim pasukan mereka ke Ukraina sebagai bagian dari kemungkinan penyelesaian damai.

"Jika pasukan ini dikerahkan sebagai pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina pada suatu saat, mereka harus dikerahkan sebagai bagian dari misi non-NATO. Dan mereka tidak boleh dicakup dalam Pasal 5," kata Hegseth.

Dia menambahkan bahwa sebagai bagian dari jaminan keamanan, tidak ada pasukan AS yang akan dikerahkan ke Ukraina.

Pertemuan-pertemuan ini terjadi setelah pekan yang penuh gejolak, di mana Washington mengindikasikan perubahan drastis dalam pendekatannya terhadap perang di Ukraina.

Utusan Timur Tengah Gedung Putih, Steve Witkoff, mengonfirmasi ia akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi untuk menghadiri pembicaraan langsung pertama antara AS dan Rusia terkait pengakhiran konflik.

Witkoff menyebutkan pejabat AS telah berbicara secara terpisah dengan pejabat Ukraina sebagai bagian dari pembicaraan, tetapi tidak menjelaskan apakah Kyiv akan hadir di Arab Saudi.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dan Penasihat Keamanan Nasional, Mike Waltz, juga dijadwalkan bertemu dengan negosiator Rusia di sana, kurang dari seminggu setelah Presiden AS, Donald Trump, melakukan panggilan telepon dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Panggilan pada Rabu lalu itu mengakhiri hambatan komunikasi langsung antara Moskow dan Washington yang berlangsung selama tiga tahun.

Rubio meremehkan pertemuan di Arab Saudi, dengan mengatakan satu pertemuan saja tidak akan menyelesaikan perang dan proses negosiasi formal antara Ukraina, Rusia, dan pihak ketiga belum terbentuk.

Dia menambahkan beberapa hari mendatang akan menentukan apakah Putin benar-benar menginginkan perdamaian. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, secara tegas menolak kesepakatan damai yang dirundingkan tanpa keterlibatan negaranya.

"Saya tidak akan pernah menerima keputusan apa pun antara Amerika Serikat dan Rusia tentang Ukraina, tidak akan pernah," pungkasnya.

Di tengah perkembangan ini, sekelompok pemimpin Eropa, termasuk Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer; Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte; Kanselir Jerman, Olaf Scholz; dan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen akan bertemu di Paris. (H-3)

Read Entire Article
Global Food