Massa Aksi 'Indonesia Gelap' Minta Pemerintah Evaluasi Efisiensi Anggaran

Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berunjuka rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (17/02/2025)(MI/Usman Iskandar)

MAHASISWA yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan elemen mahasiswa dari berbagai wilayah memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2), Mereka menyerukan tuntutan dalam aksi unjuk rasa bertajuk "Indonesia Gelap", salah satunya terkait efisiensi anggaran

Koordinator Pusat BEM SI Satria Naufal mengatakan aksi "Indonesia Gelap" merupakan representasi terhadap kekhawatiran, kecemasan terhadap program-program pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. 

"Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat," kata Satria, Senin (17/2) 

Salah satu yang menjadi sorotan yakni terkait kebijakan efisiensi yang berdampak pada anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK). Kebijakan tersebut dinilai mengancam keberlanjutan pendidikan para mahasiswa.

"Akan banyak ratusan ribu teman-teman kami, keluarga kami, adik kita semua yang putus kuliah hanya karena narasi efisiensi," kata dia.

Pihaknya menuntut kualitas pendidikan ditingkatkan, dengan tidak memangkas anggaran pendidikan. Karena, pendidikan yang mumpuni merupakan hak fundamental setiap warga negara.

"Anggaran pendidikan yang layak adalah hal penting untuk memastikan seluruh rakyat akses pendidikan murah dan layak," kata dia.

Menurut Satria, pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses pendidikan. Kemudian, memperburuk kualitas pendidikan.

Selain itu, pihaknya meminta pemerintah melakukan evaluasi Proyek Strategis Nasional. Termasuk, penolakan terhadap beberapa revisi undang-undang (UU), salah satunya revisi UU Minerba.

Selain itu, revisi UU lain yang disayangkan yakni RUU Polri, Kejaksaan, TNI. Satria menilai revisi itu berpotensi menyalahi demokrasi dan menyimpang.

Spanduk bertuliskan "Tolak Efisiensi Anggaran" dan "Indonesia Gelap" menjadi slogan utama perjuangan massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan masyarakat.

Adapun lima tuntutan massa aksi yakni sebagai berikut:

1. Mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat;
2. Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik;
3. Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan;
4. Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan;
5. Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

(Ant/P-4)