4 hours ago
1
Penurunan permukaan tanah di pesisir utara Pulau Jawa berdampak pada kualitas hidup perempuan dan anak pesisir.(MI/Muhammad Ghifari A)
Laporan riset kebijakan terbaru dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap krisis kemanusiaan yang mendalam di pesisir utara Pulau Jawa akibat kombinasi kenaikan permukaan air laut (sea level rise/SLR) dan penurunan permukaan tanah (land subsidence). Penelitian ini secara khusus memetakan kerentanan ganda yang dihadapi perempuan dan anak-anak, mendorong mereka ke jurang kemiskinan, eksploitasi, dan perpindahan paksa.
Riset yang dilakukan di Jakarta, Semarang, Pekalongan, dan Demak, menunjukkan bahwa kerusakan infrastruktur dan hilangnya mata pencaharian telah memaksa banyak keluarga pesisir terperosok ke kondisi yang rentan.
Perempuan Terbebani, Anak Terancam Kekerasan Struktural
Peneliti Pusat Riset Hukum BRIN, Laely Nurhidayah, menegaskan fokus riset pada kelompok rentan. Survei melibatkan 80 perempuan dan 20 anak-anak di Jakarta, Semarang, dan Pekalongan, serta 75 perempuan dan 25 anak-anak di Demak.
"Kami fokuskan kepada kaum rentan yaitu perempuan dan anak. Kenapa perempuan dan anak? Karena perempuan adalah mereka mempunyai dampak double burden dan lebih daripada misalnya kaum laki-laki, karena mereka juga harus merawat anak dan keluarga tapi juga mereka harus mencari pekerjaan juga untuk memenuhi kebutuhan hari-hari," jelas Laely dalam acara Media Gathering yang digelar KONEKSI di Jakarta Pusat, 28 Oktober 2025.
Ia menambahkan, bagi anak-anak, dampak perubahan iklim juga sangat serius karena "meningkatkan risiko kekerasan struktural."
Temuan survei mengonfirmasi bahwa dampak iklim memukul kelompok perempuan dan anak secara tidak proporsional. Hilangnya sumber daya pesisir mendorong banyak perempuan beralih ke sektor informal, yang minim jaminan sosial dan rentan eksploitasi.
Mayoritas Pendapatan Terdampak, Rumah Rusak Permanen
BRIN menemukan, dampak ekonomi perubahan iklim sangat terasa. Sekitar 80% perempuan melaporkan bahwa pendapatan (income) mereka terdampak. Laely menjelaskan bahwa kondisi ini menyebabkan shifting labor di masyarakat.
"Dengan perubahan iklim mereka masyarakat itu jadi kerja serabutan gitu, tadinya mereka adalah bertani atau nelayan, tapi setelah lahannya hilang mereka jadi kerja serabutan karena perubahan iklim itu menyebabkan banyak shifting labor," kata dia.
Selain itu, sebanyak 75% rumah yang disurvei dilaporkan rusak akibat ombak dan genangan air laut, yang membutuhkan pembangunan ulang atau bantuan pemerintah.
Dampak visual dan psikologis pada anak-anak juga mengkhawatirkan. Sebanyak 88% anak-anak telah melihat banjir di rumah mereka, dengan 11,8% di antaranya bahkan melaporkan bahwa banjir terjadi setiap hari.
Desakan untuk Revisi Undang-Undang Bencana
Para peneliti menilai kerangka hukum dan kebijakan yang ada saat ini tidak memadai untuk melindungi kelompok rentan dan merespons kompleksitas dampak perubahan iklim. Undang-Undang Penanggulangan Bencana (UU PB) No. 24 Tahun 2007 dinilai belum komprehensif mengatur fenomena SLR, penurunan tanah, dan penanganan migrasi paksa.
BRIN mendesak dilakukannya Revisi UU Penanggulangan Bencana untuk memperkuat undang-undang yang memasukkan konteks risiko perubahan iklim, adaptasi, dan mitigasi secara holistik.
Lembaga riset ini juga merekomendasikan Perlindungan Kelompok Rentan melalui penguatan ekonomi perempuan dan penegasan hukum ketenagakerjaan di sektor informal, serta intervensi khusus untuk mencegah perkawinan anak.
Selain itu, diperlukan Perencanaan Terstruktur untuk relokasi warga terdampak dan pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) antarlembaga untuk mengelola perpindahan dan rekonstruksi permukiman secara terpadu.
Laporan ini ditutup dengan seruan keras agar pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk memastikan implementasi program pencegahan, adaptasi, dan penanganan penduduk yang terdampak oleh perubahan iklim dapat berjalan efektif, aman, dan adil. (Z-10)
