3 days ago
11
Ilustrasi--Layanan kepada peserta di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang.(MI/Dwi Apriani)
PERAN Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kini tidak sekadar memberi perlindungan bagi pekerja. Lembaga ini memiliki peran strategis sebagai salah satu instrumen penting dalam menjaga ketahanan fiskal dan kedaulatan ekonomi nasional.
Direktur Bina Mediator Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan, Swartoko, mengatakan BPJS Ketenagakerjaan memiliki kontribusi besar dalam membela negara secara ekonomi. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk penempatan dana kelolaan kepada Surat Berharga Negara (SBN) hingga pasar modal domestik.
"Dalam era modern, bela negara tidak lagi semata-mata soal angkat senjata, melainkan bagaimana negara mampu menjaga kedaulatan ekonomi, mengurangi ketergantungan pada asing, dan memastikan stabilitas fiskal," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Minggu (12/10).
Hingga pertengahan 2025, BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana lebih dari Rp800 triliun. Sekitar 74%–76% portofolio dana tersebut ditempatkan pada SBN sehingga menjadikan BPJS salah satu investor domestik terbesar di pasar obligasi pemerintah.
Swartoko mengatakan, penempatan dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan ke SBN memberikan dua dampak positif sekaligus, yakni membantu pemerintah membiayai pembangunan prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sekaligus menjaga stabilitas pasar keuangan domestik.
"Bila obligasi pemerintah terserap oleh investor domestik seperti BPJS maka ketergantungan pada investor asing berkurang dan APBN terlindungi dari guncangan global. Dengan begitu, iuran pekerja ikut menjaga kedaulatan fiskal Indonesia," paparnya.
Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan berencana untuk meningkatkan porsi investasi ekuitas hingga 20% di pasar modal domestik dalam beberapa tahun ke depan. Ia mengharapkan, langkah tersebut dapat memperdalam pasar modal nasional dan membantu dunia usaha memperoleh pembiayaan yang lebih murah dan berkelanjutan.
"Fungsi BPJS dengan demikian meluas dari sekadar lembaga jaminan sosial menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi," tegasnya.
Ia menambahkan, peran BPJS Ketenagakerjaan juga signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi di tingkat mikro. Melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), lembaga ini memberikan perlindungan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Program tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 dan PP Nomor 6 Tahun 2025. Mekanismenya adalah dengan memberikan tunjangan tunai maksimal enam bulan, yakni 45% dari gaji untuk tiga bulan pertama dan 25% untuk tiga bulan berikutnya, ditambah pelatihan keterampilan serta akses informasi pasar kerja.
Menurut Swartoko, program JKP berfungsi sebagai automatic stabilizer dalam sistem ekonomi. Ketika terjadi gelombang PHK akibat krisis global atau disrupsi industri, JKP menjaga agar daya beli masyarakat tidak turun drastis.
"Ketika gelombang PHK terjadi seperti akibat krisis global atau disrupsi industri, JKP menjaga agar daya beli rumah tangga tidak jatuh secara drastis. Konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari setengah PDB Indonesia dengan demikian terlindungi," tuturnya.
Hingga November 2024, BPJS Ketenagakerjaan mencatat 63,58 juta peserta dengan tingkat keaktifan sekitar 68%. Namun, angka tersebut menurun menjadi 39,7 juta peserta aktif pada April 2025 akibat meningkatnya PHK. Data tersebut menunjukkan betapa erat hubungan antara dinamika pasar kerja dengan kepesertaan BPJS.
Swartoko menegaskan, memperkuat BPJS Ketenagakerjaan sama artinya dengan memperkuat benteng ekonomi nasional. Dana iuran yang dikelola lembaga ini bukan sekadar potongan gaji, melainkan investasi sosial yang berperan ganda yakni melindungi pekerja sekaligus menopang APBN.
"Bela negara ekonomi berarti memastikan ketahanan fiskal tetap terjaga, stabilitas sosial tetap terpelihara, dan kedaulatan pasar keuangan tidak mudah diguncang. Di semua lini itu BPJS Ketenagakerjaan memainkan peran strategis," pungkasnya. (Z-1)
