Selular.ID – Penerapan kebijakan verifikasi biometrik pemindaian wajah untuk registrasi kartu perdana seluler mulai menghadapi sejumlah tantangan teknis di lapangan.
Kendala utama yang sering ditemui pedagang dan konsumen di outlet seluler adalah kegagalan sistem saat mencocokkan wajah pengguna, dengan data foto pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
Yuni, salah seorang karyawan toko seluler CNC One Stop Reload, ITC Roxy Mas, Jakarta Pusat, mengungkapkan bahwa proses registrasi biometrik tidak selalu berjalan mulus.
Meski mayoritas transaksi berhasil diproses, sebagian calon pembeli terpaksa membatalkan pembelian kartu perdana karena sistem verifikasi wajah terus-menerus menolak proses pemindaian.
Menurut Yuni, kegagalan verifikasi tersebut umumnya terjadi karena adanya perbedaan fisik secara visual pada wajah pengguna saat ini dibandingkan dengan foto diri yang terekam dalam data e-KTP milik mereka.
Artinya, ketika sistem pemindai biometrik mendeteksi ketidaksesuaian parameter wajah, sistem otomatis menolak pendaftaran, sehingga kartu perdana tetap tidak dapat diaktifkan maupun digunakan.
Tonton juga:
Video Rekomendasi Untuk Anda
“Verifikasi mukanya, karena sebagian ada yang mukanya sudah beda dari KTP. Akhirnya tidak bisa registrasi karena sudah dicoba foto beberapa kali tetap ditolak. Kalau sudah tidak bisa registrasi, ya tidak bisa dipakai kartunya, jadi akhirnya tidak jadi beli,” kata Yuni, saat dijumpai di ITC Roxy Mas, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
Toko dan Perilaku Konsumen Saat Registrasi Gagal
Dampak dari penolakan verifikasi biometrik tersebut langsung dirasakan oleh gerai penjual pulsa dan kartu perdana.
Yuni menjelaskan bahwa ketika beberapa kali percobaan foto wajah tetap gagal dan ditolak oleh sistem registrasi operator, tidak ada prosedur alternatif yang dapat langsung dilakukan di tingkat pedagang eceran.
Kondisi ini membuat konsumen memilih untuk membatalkan pembelian kartu perdana tersebut.
Kendati demikian, Yuni menegaskan bahwa persentase keberhasilan registrasi biometrik sejauh ini masih jauh lebih dominan dibandingkan dengan angka kegagalannya.
Sebagian besar pembeli tetap dapat melakukan aktivasi kartu perdana dengan lancar selama pemindaian wajah berhasil mencocokkan data visual pengguna dengan database kependudukan.
Bagi outlet eceran, kegagalan registrasi fisik ini menyebabkan pembatalan transaksi secara instan karena kartu perdana baru yang belum berhasil diregistrasi tidak dapat dibuka atau diaktifkan oleh sistem operator.
Pedagang pun tidak memiliki kewenangan untuk melewati proses verifikasi wajah demi keamanan data pendaftaran.
Kebijakan dan Regulasi Biometrik
Implementasi scan wajah biometrik merupakan langkah strategis yang didorong oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta para penyelenggara jasa telekomunikasi di Indonesia.
Kebijakan ini dirancang untuk memperketat keamanan ekosistem digital nasional, meminimalisasi praktik penipuan berbasis nomor telepon (scamming), serta menekan peredaran nomor seluler palsu atau anonim yang kerap disalahgunakan.
Sebelum skema biometrik diterapkan, registrasi kartu perdana seluler hanya mengandalkan pencocokan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) melalui pesan singkat (SMS).
Namun, metode konvensional tersebut dinilai rentan terhadap kebocoran data personal dan penggunaan data identitas orang lain tanpa izin oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dengan metode biometrik, proses validasi tidak hanya mencakup kelengkapan data administratif, tetapi juga pembuktian kehadiran fisik pemegang identitas asli secara langsung.
Kendati menjamin tingkat keandalan data yang jauh lebih tinggi, transisi teknologi ini memerlukan kesiapan infrastruktur pendukung, akurasi algoritma pengenalan wajah, serta pembaruan basis data kependudukan secara berkala.
Tantangan Industri dan Implikasi Pelanggan
Tantangan pencocokan wajah pada pelanggan yang mengalami perubahan penampilan fisikseperti faktor penuaan, perubahan berat badan, penggunaan aksesori, hingga kualitas pencahayaan kamera ponsel saat pemindaian menjadi perhatian tersendiri bagi ekosistem telekomunikasi.
Perbedaan signifikan antara kondisi wajah terkini pelanggan dan foto dokumen e-KTP yang diambil bertahun-tahun sebelumnya menjadi salah satu penyumbang utama kegagalan verifikasi otomatis.
Pembaharuan perangkat lunak pemindai dan peningkatan edukasi bagi garda terdepan penjualan diharapkan mampu menekan tingkat pembatalan transaksi di tingkat eceran.
Ke depan, para penjual mengharapkan koordinasi lanjutan antara regulator, operator seluler, dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dapat menghadirkan solusi validasi cadangan yang tetap aman.
Baca Juga:Registrasi SIM Card Wajib Scan Wajah? Pedagang Sudah Kantongi Aplikasinya
Seperti verifikasi tatap muka secara resmi atau pembaruan foto e-KTP secara berkala, guna memastikan hak masyarakat dalam mengakses layanan telekomunikasi tetap terpenuhi secara lancar.
