Tata Ruang Laut Diakui Nasional, Gubernur Sulsel Terima Penghargaan dari KKP

(MI/Lina Herlina)

PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan, mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, telah berhasil menjadi pemintah provinsi dengan penyelenggara penataan ruang laut terbaik. Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono menyerahkan angsung pernghargaan kepada Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, di Jakarta, Selasa (15/7).

Gubernur Andi Sudirman menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut. “Alhamdulillah Pemprov Sulawesi Selatan meraih penghargaan dengan Kategori Provinsi Penyelenggara Penataan Ruang Laut Terbaik se-Indonesia yang diserahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sakti Trenggono,” ucapnya.

Menurutnya, Pemprov Sulsel menjadi provinsi pertama penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) intergrated Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) tahun 2022 se-Indonesia.

“Program-program kelautan dan perikanan termasuk penanaman mangrove 3,5 juta batang tahun 2021-2023, tranplantasi terumbu karang, apartemen ikan dan lainnya, adalah program capain yang masih menjadi harapan untuk dilaksanakan kembali bagi masyarakat dengan menjadikan Tata Ruang Laut sebagak Navigasi Ekonomi Biru menuju Sulsel Maju dan Berkarakter. Selamat kepada seluruh tim dan terus tingkatkan pelayanan bagi masyakarat,” urainya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya menjaga ruang konservasi laut sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. “Kawasan konservasi laut adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, dan luar biasa bagi bangsa kita. Maka, sudah seharusnya kita jaga dan rawat dengan baik,” serunya.

Sakti Wahyu Trenggono juga mendorong para kepala daerah untuk menjadikan penataan ruang laut sebagai kebijakan yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi tinggi.

“Jika tekanan ekonomi dari suatu kawasan penataan ruang memberikan dampak positif, tentu kepala daerah akan semakin semangat. Pulau-pulau kecil atau ruang konservasi pun bisa memiliki nilai ekonomi tinggi, sepanjang direncanakan dengan desain ekologi yang baik dan berkelanjutan,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, M. Ilyas, menyatakan bahwa Sulsel merupakan provinsi dengan nilai Nilai Ekonomi Biru (NEB) tertinggi di Indonesia. “Kami provinsi dengan nilai ekonomi biru tertinggi di Indonesia. Pemilihan Sulsel sebagai tuan rumah untuk membahas isu-isu ekonomi biru sangat tepat,” ungkapnya.

Ilyas juga mengungkapkan jika semalam, Menteri Kelautan dan Perikanan menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Sulsel sebagai salah satu gubernur terbaik dalam tata kelola kelautan nasional. Sulsel, kata dia, saat ini aktif mendorong implementasi pilar ekonomi biru, termasuk melalui penguatan tujuh koperasi perikanan yang mengawal program tersebut.

Ia berharap sinergi pusat dan daerah terus ditingkatkan, termasuk dukungan pendanaan melalui BPD dan skema lainnya. “Kami sudah menganggarkan pengadaan 380 unit alat tangkap sesuai izin yang masuk pusat. Kami harap dukungan dari pusat bisa mempercepat implementasi ini,” ujarnya, Rabu (16/7)

Selain itu, Sulsel juga berkomitmen kuat terhadap perluasan kawasan konservasi laut, dengan target seluas 660.000 hektare yang telah masuk dalam perencanaan aktif. “Tidak ada lagi isu-isu. Kami sangat komit terhadap konservasi. Targetnya jelas, 660 ribu hektare kawasan konservasi laut akan diaktifkan,” tutup Ilyas. (H-1)