2 hours ago
1
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (tengah) di sela diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara, di Medan, Sumatra Utara, Jumat (19/9) .(MI/Usman Kansong)
KALDERA Danau Toba telah meraih kembali kartu hijau dalam keanggotaannya di UNESCO Global Park berdasarkan penetapan Sidang Komite Eksekutif ke-11 Konferensi Global Network di Chile, 5-12 September 2025. Status kartu hijau adalah penilaian tertinggi. Geopark Kaldera Toba menyandang status kartu hijau hingga empat tahun ke depan.
Sebelumnya, pada 2023, Kaldera Toba mendapat kartu kuning atau peringatan yang dikeluarkan UNESCO karena pembangunan di kawasan itu dinilai tidak sejalan dengan prinsip geopark.
Geopark Kaldera Toba pertama kali diterima menjadi anggota UNESCO Global Geopark (UGGp) melalui sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, 7 Juli 2020, setelah diusulkan sejak 2009.
Keanggotaan UGGp mendorong pembangunan mencakup tiga pilar, yakni pemberdayaan masyarakat lokal, edukasi, dan konservasi. Pembangunan berbasis geopark menonjolkan unsur geologi, keanekaragaman hayati, dan kebudayaan.
Untuk mendiskuskan bagaimana mempertahankan status kartu hijau, MPR RI bekerja sama dengan FISIP USU menyelenggarakan forum diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara, di Medan, Sumatra Utara, Jumat (19/9). Forum ini juga bertujuan menjaring aspirasi sebagai bahan perumusan kebijakan.
Dalam diskusi kelompok terfokus itu, para peserta bersepakat pengelolaan Kaldera Toba harus melibatkan nilai-nilai kearifan lokal agar mendatangkan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat lokal.
"Kearifan lokal masyarakat Toba yakni sistem kekerabatan yang kuat, relasi dengan alam, tradisi dan ritus spiritual, seni dan budaya, aturan dan hukum adat serta gotong royong menjadi modalitas sosial untuk melestarikan Geopark Kaldera Toba demi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutannya.
Pembicara Staf Ahli Kementerian Kebudayaan yang juga Dubes RI untuk UNESCO 2021-2024 Ismunandar mengapresiasi pengelolaan Kaldera Toba sehingga dapat menerima kembali kartu hijau. "Waktu mendapat status kartu kuning saya masih dubes di UNESCO dan saya sangat menyesalkannya," kata Ismunandar.
Ismunandar mengingatkan pengelolaan Kaldera Toba harus mengikuti standar UNESCO. Dia pun setuju pengelolan Kaldera Toba mesti libatkan masyarakat setempat dengan segala kearifan lokalnya untuk kesejahteraan masyarakat lokal pula.
Pembicara lain, dosen antropologi FISIP USU juga mengatakan ada kontestasi dalam pengelolan Kaldera Danau Toba. Dia merekomendasikan kolaborasi dalam mempertahankan status kartu hijau Kaldera Danau Toba agar mendatangkan manfaat bagi semakin banyak masyarakat.
Pembicara terakhir, Azizul Kholis, Manajer Badan Pengelola Toba Kaldera UNESCO memaparkan, badan pengelola bekerja keras memenuhi standar UNESCO, termasuk melibatkan masyarakat setempat sehingga Kaldera Toba meraih kembali status kartu hijau. (Uks/P-2)
