
LEMBAGA Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia menyelenggarakan diskusi kelompok terbatas (FGD) sebagai langkah strategis untuk mempercepat dan menyinkronkan implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut langsung dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.
Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN, Agus Sudrajat menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi lembaga ekonomi semata, melainkan sebagai simbol gotong royong modern. Ini wujud nyata semangat Pancasila untuk kesejahteraan bersama.
“Hari ini kita berkumpul untuk membicarakan masa depan desa, masa depan bangsa. Desa yang kuat akan melahirkan negara yang kokoh. Koperasi Merah Putih lahir sebagai jawaban atas tantangan itu,” ujarnya.
Dalam FGD ini hadir Staf Ahli Bidang Kebijakan, Kementerian Koperasi dan UKM, Koko Haryono, Rektor Universitas Koperasi Indonesia (Ikopin University), Prof Agus Pakpahan, akademisi, serta Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Lingkungan Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang.
Lebih jauh, Agus mengakui bahwa meskipun telah diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo, implementasi Koperasi Merah Putih di lapangan masih belum efektif.
“Banyak masyarakat desa belum sepenuhnya memahami konsep ini, bahkan antar-stakeholder pun belum berada dalam satu frekuensi,” tuturnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, FGD ini dirancang untuk menyatukan persepsi dan merancang langkah nyata.
Agus menjelaskan bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 menjadi tonggak penting percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan.
Inpres tersebut menegaskan tiga arah kebijakan utama, yakni
(1) Koperasi sebagai instrumen strategis pembangunan desa yang mencakup berbagai usaha sesuai potensi lokal,
(2) Koperasi sebagai penguat ekosistem yang bersinergi dengan BUMDes dan koperasi lain, dan
(3) Koperasi sebagai gerakan nasional yang berkelanjutan.
Profesional
LAN mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih yang profesional, transparan, berbasis teknologi, dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Dampak yang diharapkan besar, mulai dari peningkatan pendapatan masyarakat desa, penurunan kemiskinan dan stunting, hingga tumbuhnya investasi lokal.
Strategi implementasinya akan dilakukan secara bertahap. Pada Jangka Pendek (2025-2026) akan dilaksanakan konsolidasi pemahaman, pembentukan kelembagaan, dan pilot project di desa potensial.
Pada Jangka Menengah (2027-2029), akan dilaksanakan replikasi model sukses dan penerapan digitalisasi penuh. Sementara untuk Jangka Panjang (2030-2045), ditargetkan bahwa Koperasi desa menjadi basis korporasi rakyat dan penyangga ketahanan nasional.
Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Bidang Kebijakan, Kementerian Koperasi dan UKM, Koko Haryono menyampaikan bahwa Program Koperasi Desa/Kelurahan merupakan Proyek Strategi Nasional. Hal ini termaktub dalam Rancangan Kerja Pemerintah Tahun 2026.
"Keberadaan Koperasi Merah Putih nantinya diharapkan mampu berkontribusi terhadap pencapaian sasaran prioritas RPJMN 2025-2029", sambungnya.
KDMP, lanjutnya, tersebar di 81.856 desa/kelurahan di Indonesia. Dengan mengembangkan KDMP, harapannya akan tercipta pemerataan pembangunan pada aspek perkoperasian, pangan, perdesaan, dan perekonomian masyarakat.
Pondasi yang kuat
Dalam kesempatan yang sama, Rektor Ikopin Prof Agus Pakpahan menyatakan untuk membangun KDMP dibutuhkan pondasi yang kuat. Pondasi tersebut difokuskan pada sumber daya manusia dan struktur lembaga.
"Kita perlu mengembangkan pendidikan koperasi sejak dini hingga perguruan tinggi. Rumpun keilmuan perkoperasian akan mendukung tumbuh kembangnya koperasi, seperti rumpun keilmuan lain," tandasnya.
Di akhir FGD, Agus Sudrajat menyerukan kolaborasi. “Dengan semangat gotong royong dan Merah Putih, saya yakin kita bisa membangun desa yang kuat, bangsa yang kokoh, dan Indonesia yang sejahtera. Visi Indonesia Emas 2045 hanya bisa terwujud bila desa kuat, mandiri, dan berdaya saing.”
FGD ini dilaksanakan di Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional (Pusjar SKTAN) LAN. FGD diharapkan menghasilkan rekomendasi komprehensif mengenai konsep kelembagaan, strategi komunikasi, roadmap implementasi, dan pilot project untuk memastikan Koperasi Merah Putih benar-benar menjadi gerakan kebangkitan ekonomi desa.